GOWA — Selama bertahun-tahun, potensi ekonomi pelaksanaan ibadah haji Indonesia yang bernilai fantastis bagai “ayam bertelur emas” yang dinikmati pihak asing. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap belanja jemaah haji Indonesia menembus angka bombastis: Rp4 triliun per tahun. Dari jumlah raksasa tersebut, Sulawesi Selatan berkontribusi tak kurang dari 25 persen.
Namun, pertanyaan menohoknya: ke mana aliran dana triliunan rupiah itu bermuara? Akankah pengusaha lokal terus-menerus diganjar peran sebagai penonton di tanah airnya sendiri?
Tuntutan agar UMKM tidak lagi sekadar menjadi penonton disuarakan tajam oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dalam gelaran Expo UMKM Sulsel 2026 di Taman Sultan Hasanuddin, Gowa, Sabtu (17/10/2026).
“UMKM harus kita dorong agar bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Potensi ekonomi haji ini perlu dimanfaatkan sehingga pelaku usaha daerah tidak hanya menjadi penonton,” tegas Irfan merespons masih minimnya produk lokal yang mampu menembus rantai pasok jemaah di Arab Saudi.
Nada sentilan atas tradisi “proyek seremonial” pemerintah juga dilontarkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi. Saat membuka acara pada Jumat (16/10/2026), Jaenal menantang seluruh pemangku kepentingan agar tidak menjadikan pameran UMKM sekadar panggung pencitraan tanpa hasil konkret.
“Kolaborasi tidak boleh berhenti pada seremoni. Harus ada nilai tambah (added value) yang dirasakan pelaku usaha. Dari pertemuan, kita bangun kemitraan. Dari kemitraan, lahir transaksi… Pada akhirnya, semua itu harus bermuara pada pertumbuhan ekonomi,” ucapnya mendesak.
Pemerintahan menargetkan produk-produk khas Sulawesi Selatan—mulai dari kuliner, produk oleh-oleh, hingga kebutuhan harian—dapat langsung merebut porsi pasar dari dua syarikah (perusahaan penyedia layanan) besar yang menguasai ekosistem haji di Arab Saudi. Namun, jargon “naik kelas” ini dinilai hanya akan menjadi omong kosong belaka jika masalah klasik seperti standardisasi mutu, kapasitas produksi yang rendah, dan kerumitan rantai logistik tidak segera dibereskan oleh pemerintah.
Janji Manis Subsidi dan Aplikasi Digital
Di tengah bayang-bayang tantangan kualitas dan kapasitas produksi UMKM, pemerintah mencoba menyuntikkan angin segar. Menhaj mengungkapkan bahwa biaya haji tahun ini berhasil ditekan, salah satunya berkat intervensi subsidi langsung dari pemerintah.
“Tahun ini biaya haji turun, dan untuk pertama kalinya pemerintah memberikan subsidi kepada jemaah sebesar Rp3,4 juta,” klaim Irfan.
Tak hanya itu, Otoritas Haji juga menyodorkan aplikasi Hajj & Umrah Store sebagai sarana digitalisasi yang dijanjikan mampu menerobos tembok pasar internasional.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah dan pelaku usaha. Gelaran Expo UMKM Sulsel 2026 yang diwarnai aksi bagi-bagi hadiah umrah untuk guru ngaji hingga sepeda bagi pelajar ini akan menjadi ujian nyata: apakah janji menghubungkan UMKM lokal ke rantai pasok global di Tanah Suci benar-benar mengepulkan dapur perajin lokal, atau berakhir menjadi retorika panggung tahunan belaka?.(*/mn)
