SAMARINDA — Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera melengkapi Alat Pelindung Diri (APD) serta sarana pemadaman bagi para petugas dan relawan yang berjibaku melawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Tuntutan tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (19/10/2026). Langkah ini diajukan sebagai solusi konkret darurat apabila pemerintah daerah belum juga menetapkan status Karhutla sebagai bencana nasional.
Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, menegaskan bahwa para personel di lapangan—mulai dari pemadam kebakaran (Damkar), relawan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga BPBD—bekerja dengan risiko tinggi terpapar racun asap tanpa perlindungan yang memadai.
“Kalau tidak bisa menetapkan ini sebagai bencana nasional, lengkapi peralatan untuk memadamkan api. Tolong Pemerintah Provinsi lengkapi APD, peralatan bagi para relawan maupun Damkar,” ujar Rina di tengah aksi massa.
Api Terus Berulang di Beberapa Titik
Rina mengungkapkan, urgensi penyediaan peralatan ini didasari oleh kondisi lapangan yang kian mengkhawatirkan. Api kerap kembali menyala (re-ignition) meski sempat dipadamkan, seperti yang terjadi di kawasan Pelita 8, Bukuan, dan Palaran di Samarinda.
Tanpa dukungan APD dan peralatan utama yang memadai, keselamatan para relawan dan petugas yang bekerja hingga larut malam menjadi sangat rentan. Selama ini, TRC PPA Kaltim bahkan turut turun tangan membantu kebutuhan logistik dasar petugas di lapangan, seperti penyediaan makanan dan minuman.
Tak hanya di Samarinda, sebaran Karhutla juga masih meluas ke kabupaten tetangga seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Oleh karena itu, Rina meminta Pemprov Kaltim mengambil langkah penanganan menyeluruh yang mencakup seluruh wilayah terdampak di Kaltim.
Perlindungan Kelompok Rentan Jadi Prioritas
Selain keselamatan para garda terdepan pemadam api, TRC PPA Kaltim juga mengingatkan pemerintah untuk memperketat perlindungan bagi warga pemukiman di sekitar lokasi kebakaran, terutama anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya yang paling rawan terdampak ISPA.
Pihaknya berharap Pemprov Kaltim tidak menutup mata dan bisa segera merespons tuntutan penyediaan peralatan keselamatan ini demi menghentikan ancaman Karhutla yang kian meluas.(*/mn)
