SAMARINDA — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang kini memegang posisi strategis sebagai pusat perhatian nasional, dituntut peran kehumasan pemerintah di era digital untuk semakin adaptif, cepat, akurat, dan berbasis data guna menjaga kepercayaan publik.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Informasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI, Dr. Nursodik Gunarjo, M.Si., saat hadir sebagai narasumber dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Hotel Five Premiere, Samarinda, Jumat (31/7/2026).
“Kaltim itu seksi banget. Kaltim punya IKN,” ungkap Nursodik menyoroti alasan utama mengapa daerah ini terus menjadi sorotan publik nasional.
Menurut Nursodik, keberadaan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat berbagai dinamika di Kaltim—mulai dari perkembangan investasi, isu lingkungan, pertambangan, konflik lahan, banjir, pendidikan, kesehatan, hingga potensi penyebaran hoaks—menuntut strategi komunikasi yang matang dan terencana. Humas pemerintah memegang mandat penting agar masyarakat senantiasa memperoleh informasi utuh dari sumber resmi.
Ia juga menyayangkan jika berbagai kemajuan positif di Kaltim luput dari sorotan luas. Oleh karena itu, para pengelola informasi publik diinstruksikan untuk aktif membingkai narasi positif secara konsisten.
“Bagaimana hal-hal yang begitu luar biasa di Kaltim ini bisa di-frame dengan positif dan bisa disampaikan kepada publik. Rajin-rajin saja Anda posting,” pesannya.
Jangan Absen di Ruang Digital
Dalam pemaparannya yang mengusung siklus manajemen isu—mulai dari monitoring, deteksi dini, analisis, penentuan risiko, respons, publikasi, hingga evaluasi—Nursodik secara tegas memperingatkan instansi pemerintah agar tidak memilih bungkam saat menghadapi isu di media sosial. Kehadiran aktif pemerintah berdasarkan fakta dan data sangat krusial.
“Jangan sampai kita absen,” tegasnya.
Lebih jauh, pola komunikasi seremonial dinilai sudah saatnya ditinggalkan. Humas pemerintah didorong mengadopsi pendekatan storytelling yang menyentuh esensi kebijakan, menampilkan solusi atas persoalan warga, mengangkat kisah inspiratif, hingga menyebarluaskan inovasi pelayanan publik.
Untuk menjawab tantangan zaman, peningkatan kompetensi di bidang analisis isu, komunikasi krisis, optimalisasi konten digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), serta penguatan jejaring media menjadi keharusan. Di tengah derasnya arus informasi, humas pemerintah diharapkan mampu berfungsi ganda: sebagai radar, navigator, sekaligus garda terdepan penjaga kepercayaan publik.(*/mn)
