JAKARTA — Wajah pembangunan infrastruktur digital Indonesia resmi menapaki babak baru. Pemerintah menegaskan bahwa orientasi pembangunan teknologi kini tidak lagi sekadar mengejar perluasan jangkauan fisik semata, melainkan wajib menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan bangsa.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam peluncuran Buku Peta Jalan Infrastruktur Digital Indonesia 2026–2030 yang dihelat oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Rabu (29/7/2026). Di hadapan para pemangku kepentingan—termasuk Ketua Mastel Sarwono Atmosutarno dan Rektor Telkom University Suyanto—Meutya membeberkan pergeseran paradigma besar yang diusung pemerintah.
Menurut Meutya, fase pembangunan yang hanya berfokus pada kuantitas pembangunan fisik seperti Base Transceiver Station (BTS), satelit, kabel laut, hingga pusat data sudah harus ditinggalkan. Fokus utama pemerintah kini bergeser dari sekadar coverage (cakupan wilayah) menuju meaningful connectivity (konektivitas yang bermakna).
“Keterhubungan harus berdampak kepada pertumbuhan. Pembangunan harus bergeser dari coverage menuju meaningful connectivity,” tegas Meutya.
Artinya, setiap jangkauan internet yang dihadirkan pemerintah harus mampu mendongkrak produktivitas ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan nilai tambah secara nyata bagi masyarakat di berbagai pelosok wilayah.
Dalam peta jalan baru ini, ekosistem digital dipetakan ke dalam tiga prinsip utama, yakni tumbuh, terhubung, dan terjaga. Seluruh komponen pendukung—mulai dari cloud, edge computing, kapasitas komputasi, hingga regulasi dan tata kelola—kini wajib dirancang dalam satu arsitektur nasional yang terintegrasi.
Guna merealisasikan visi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menggenjot sejumlah langkah strategis. Pemerintah terus memperkuat infrastruktur mobile broadband, memperluas penetrasi fixed broadband lewat program fiberisasi dan Kampung Internet, serta memperkuat ketahanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) melalui penerapan konsep multiple international gateway.
Langkah taktis ini krusial tidak hanya untuk mempercepat konektivitas, tetapi juga untuk menekan tingkat ketergantungan terhadap jalur komunikasi tunggal demi menjaga keamanan siber nasional.
Selain aspek ekonomi dan konektivitas, Meutya turut mengingatkan pentingnya faktor keamanan serta pelindungan data masyarakat. Transformasi digital dipastikan harus berjalan beriringan dengan prinsip safe and trusted (aman dan terpercaya).
“Indonesia harus terjaga, tidak hanya manusianya, tetapi juga sovereignty-nya, kedaulatannya,” pungkas Meutya.
Melalui Buku Peta Jalan Infrastruktur Digital Indonesia 2026–2030 ini, pemerintah optimis ekosistem digital nasional tidak sekadar mumpuni secara teknologi, melainkan kokoh sebagai fondasi strategis menuju visi besar Indonesia Emas 2045.(rls/mn)
