SAMARINDA — Dugaan bobroknya tata kelola dan transparansi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Samarinda kian menyeruak ke permukaan. Menanggapi bungkamnya manajemen PT Pertamina Patra Niaga, puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar aksi unjuk rasa jilid II di Fuel Terminal Pertamina, Jalan Cendana, Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Selasa (13/10/2026).
Aksi susulan ini meletup setelah tenggat waktu 3×24 jam yang diberikan mahasiswa diabaikan. Pertamina dinilai ingkar janji dan sengaja menyembunyikan data riil penyaluran BBM ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tepian.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan (PTK) HMI Cabang Samarinda, Muhammad Shefa, menegaskan bahwa penutupan akses data ini makin memperkuat kecurigaan publik terkait biang kerok kelangkaan BBM yang tak kunjung usai meresahkan warga.
“Sikap Pertamina ini makin memicu tanda tanya besar. Kami hanya meminta data distribusi BBM ke SPBU untuk membongkar penyebab pasti kelangkaan, apakah karena kuota yang dimainkan atau infrastruktur yang sengaja dibiarkan bermasalah,” ujar Shefa usai aksi.
Ironisnya, alih-alih memberikan kejelasan di tengah penderitaan masyarakat yang harus mengantre panjang demi mendapatkan BBM, pihak Pertamina justru berkali-kali berdalih bahwa data distribusi tersebut merupakan dokumen rahasia yang tidak boleh diakses publik.
Sikap tertutup yang dipertontonkan Pertamina tersebut menyulut amarah massa aksi. HMI Samarinda menilai manajemen Pertamina di daerah tidak mampu bekerja dan tak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan krisis energi lokal. Kondisi ini memaksa mahasiswa menaikkan tensi perlawanan dengan menuntut pencopotan pejabat di lingkaran pimpinan Pertamina.
“Data ini kunci untuk menjawab kenapa rakyat Samarinda kesulitan dapat BBM. Karena Pertamina terus berkelit, kami menambah tuntutan tegas: copot komisaris Pertamina yang bertugas di Samarinda!” tegas Shefa.
Tidak berhenti pada aksi jalanan jilid II, HMI Cabang Samarinda mengancam akan membawa skandal kelangkaan dan ketertutupan data BBM ini ke tingkat hukum maupun politik yang lebih serius. Konsolidasi internal tengah dimatangkan untuk mengerahkan gelombang massa yang jauh lebih besar guna meruntuhkan tembok ketertutupan informasi data distribusi BBM Pertamina di Kalimantan Timur.
Sementara itu Kahfi hmHaqi Arasyi, communicarion and relations PT Pertamina Patra Niaga Regional Kaltim menyampaikan poin-poin penyampaian terkait permohonan data pada prinsipnya perusahaan sangat mendukung keterbukaan informasi publik.
“Perusahaan di sisi lain juga harus mentaati aturan-aturan dalam penyampaian informasi publik tersebut. Kita perlu memilah data-data mana yang menjadi ranahnya instansi kami ataupun ranah yang menjadi instansi rekan-rekan koordinator,” jelas Kahfi seusai aksi HMI.
Sejauh ini menurutnya, data yang diminta penyampai aspirasi sata skema distribusi dari Pertama Patra Niaga kepada SPBU-SPBU Kota Samarinda agar dibuka kepada publik secara umum.” tambah Kahfi.
Di undang-undang, menutur Kahfi juga sudah diatur data-data tersebut dikelompokkan apakah itu data yang wajib tersedia setiap saat atau itu data yang wajib diumumkan secara berkala atau itu data yang dikecualikan.
“Ini tentunya perlu koordinasi lebih lanjut secara spesifik data mana yang dibutuhkan agar pesan yang ingin ditangkap oleh rekan-rekan atau masyarakat itu dapat terpilah dan terkoordinasi dan tersampaikan dengan baik.” pungkasnya.(*/mn)
