KUTAI TIMUR – DPRD Kutim mengingatkan pemerintah daerah agar segera bersiap untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam menyiapkan berbagai kebijakan pembangunan tanpa mengandalkan sektor pertambangan sebagai sumber utama pembiayaan. Kebijakan tersebut diketahui setelah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan Kabupaten Kutim bersama dengan beberapa daerah di Kaltim, terpilih wilayah Superhub (penyokong) Ekonomi strategis IKN Nusantara.
Menanggapi informasi tersebut, Anggota DPRD Kutim, David Rante, meminta pemerintah untuk melihat prediksi yang disampaikan oleh Bappenas sebagai tanda awas dan segera mengambil langkah jitu melalui program yang dapat menstimulasi sumber-sumber pendapatan daerah selain dari sektor pertambangan.
“Salah satunya saat kita menyusun RPJMD. Dari situ kita akan melihat berbagai potensi yang bisa kita maksimalkan untuk menggenjot sumber PAD kita, supaya asumsi pendapatan kita tidak tergerus melalui sektor pertambangan,” ujarnya.
Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kutim ini mengaku optimis program pembangunan di Kabupaten yang memiliki slogan ”Tuah Bumi Untung Banua” iniakan terus optimal, seiring dengan tidak adanya sektor pertambangan yang biasa menjadi tumpuan utama sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
“Kita harus optimis. Tidak hanya pemerintah dan DPRD saja, seluruh masyarakat juga harus optimis, dan kita pasti bisa,” pungkasnya.
Diketahui, pemerintah melalui Kementrian PUPR menyatakan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan menjadi superhub ekonomi nasional melalui pembangunan enam cluster, seperti yang tertuang dalam Lampiran II Salinan Undang-undang No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang meyebut bahwa, pengembangan keenam klaster didasarkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Kaltim serta hasil identifikasi sektor-sektor maju yang berorientasi teknologi tinggi dan berkelanjutan.
Adapun keenam cluster tersebut yakni industry tekhnologi bersih, farmasi terintegrasi, indutrsi pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, kimia dan produk turunan kimia serta energy rendah karbon.(Adv/DPRD/Tj).
