KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, meminta perusahaan tambang melaporkan seluruh kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program terlaksana sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Mahyunadi menegaskan bahwa laporan administratif saja tidak cukup untuk menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan. Pemerintah daerah perlu memiliki informasi yang memadai agar dapat memantau pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi manfaatnya bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa informasi program perusahaan yang dilaporkan kepada pemerintah pusat belum tentu menggambarkan kondisi pelaksanaan di lapangan secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah kabupaten dinilai perlu dilibatkan dalam pengawasan langsung.
“Seluruh program PPM perusahaan itu selain tadi ada dua usulan masukan dari pemerintah daerah, kami juga ingin semuanya dilaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam konsultasi publik pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Ganda Alam Makmur (GAM).
Mahyunadi mengatakan pelaporan tersebut diperlukan untuk memeriksa apakah program yang direncanakan benar-benar dilaksanakan. Jika ditemukan kegiatan yang tidak terlaksana atau belum memberikan hasil sesuai harapan, pemerintah dapat menjadikannya bahan evaluasi untuk perencanaan berikutnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi sejak penyusunan rencana induk. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai program yang akan dijalankan, sasaran penerima manfaat, serta hasil yang ingin dicapai.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Kutim ini menyinggung perkiraan dana PPM PT GAM sekitar Rp14 miliar berdasarkan asumsi produksi sekitar 14 juta ton dan perhitungan Rp1.000 per ton. Angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan dalam sambutan dan belum dapat diperlakukan sebagai angka anggaran atau realisasi yang telah terverifikasi.
Menurutnya, keberhasilan penggunaan dana perlu dilihat dari manfaat yang dihasilkan, bukan hanya besarnya anggaran yang dikeluarkan.
Perwakilan manajemen PT GAM, Herlando Sianipar, menyatakan perusahaan sedang menyusun rencana program PPM untuk lima tahun ke depan bersama tim konsultan. Ia berharap konsultasi publik dapat menghasilkan masukan yang relevan agar program lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Perusahaan menginginkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan program, bukan hanya menentukan kegiatan secara sepihak,” tegasnya. (Adv-kominfo/Q)
