KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, meminta penyusunan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan tambang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Ia menilai keterlibatan warga diperlukan agar program yang dijalankan sesuai kebutuhan di lapangan dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan pemerintah.
Menurut Mahyunadi, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan. Mereka harus dilibatkan sebagai pihak yang ikut menentukan kebutuhan, menyampaikan usulan, serta menilai hasil pelaksanaan program.
“Karena ini subjek, maka harus dilibatkan, bukan hanya sekadar objek,” ujarnya.
Mahyunadi menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan menjadi penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan. Tanpa koordinasi, program yang dijalankan perusahaan berpotensi memiliki sasaran serupa dengan kegiatan pemerintah, sementara kebutuhan lain yang lebih mendesak belum tertangani.
Ia meminta konsultasi publik benar-benar menjadi ruang untuk mendengar masukan dari berbagai kelompok, termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, generasi muda, dan pelaku usaha.
Mahyunadi juga menyoroti kebutuhan masyarakat yang muncul secara mendadak, sementara proses penganggaran pemerintah membutuhkan waktu. Ia mencontohkan kebutuhan pembangunan atau perbaikan fasilitas masyarakat yang belum tentu dapat segera diakomodasi melalui anggaran pemerintah daerah.
Karena itu, ia mengusulkan agar perencanaan PPM perusahaan tidak hanya berorientasi pada siklus tahunan, tetapi juga mempertimbangkan mekanisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sepanjang sesuai ketentuan dan tata kelola perusahaan.
Dalam sambutannya, Mahyunadi turut mendorong agar usulan masyarakat dapat dihimpun melalui mekanisme koordinasi pemerintah dan perusahaan. Dengan demikian, program yang dipilih memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipantau pelaksanaannya.
Sementara itu, perwakilan manajemen PT GAM, Herlando Sianipar, mengatakan penyusunan rencana program lima tahun ke depan dilakukan bersama tim konsultan. Perusahaan mengharapkan masukan para pemangku kepentingan untuk memperkaya rencana induk dan memastikan program tidak disusun secara sepihak.
Herlando menyebut perusahaan ingin menggali potensi ekonomi di tiga kecamatan dan 14 desa sekitar wilayah operasional, sehingga masyarakat memiliki peluang usaha selain bekerja di pertambangan.
“Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan perlu disertai transparansi mengenai kriteria pemilihan program, penerima manfaat, serta mekanisme evaluasi. Dengan cara tersebut, konsultasi publik diharapkan tidak sekadar menjadi agenda formal, melainkan menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan warga dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (Adv-kominfo/Q)
