SAMARINDA — Praktik pungutan liar (pungli) dalam penyaluran BBM bersubsidi di Kota Samarinda kian terang-terangan. Menyusul gelombang protes dari Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) pada Senin (24/8/2026), Pemerintah Kota Samarinda terpaksa mengevaluasi total rencana penerapan sistem nomor antrean biosolar yang sejatinya bakal berlaku 1 September 2026 mendatang.
Rencana regulasi tersebut mendadak mentok setelah mencuatnya dugaan skandal jual-beli nomor antrean di sejumah SPBU. Tak tanggung-tanggung, para sopir angkutan yang menggantungkan hidupnya dari biosolar diduga dipaksa merogoh kocek ekstra antara Rp100 ribu hingga Rp150 ribu hanya demi mengamankan selembar nomor antrean.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan, indikasi celah permainan ini menjadi alasan utama mengapa Pemkot mengambil langkah drastis untuk menarik penuh wewenang pengelolaan antrean dari pihak SPBU ke Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.
“Nomor antrean di beberapa SPBU diduga diperjualbelikan Rp100 ribu hingga Rp150 ribu. Pengelolaan antrean ditarik ke Dishub karena praktik jual-beli sulit dihentikan,” tegas Andi Harun.
Saat ini Pemkot Samarinda telah mengantongi daftar lima SPBU yang terindikasi kuat menjadi “sarang” permainan antrean tersebut. Pemeriksaan intensif bakal segera digelar melibatkan jaringan kepolisian, Pertamina Patra Niaga, serta Dishub. Andi Harun mengancam tak segan memberi sanksi tegas hingga rekomendasi tindakan jika terbukti ada pihak SPBU yang bermain mata dengan para mafia antrean.
Di sisi lain, penarikan wewenang ke Dishub justru memicu ancaman krisis baru. Pemkot Samarinda terbentur keterbatasan personel jika seluruh muara antrean dipusatkan pada satu titik. Guna mengantisipasi kekacauan jelang 1 September, opsi menerjunkan personel TNI dan Polri kini mulai dipertimbangkan.
Sebagai langkah jangka panjang untuk memotong mata rantai pungli, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda mendadak dikerahkan untuk mempercepat pembangunan sistem antrean digital. Langkah darurat ini diambil demi memastikan solar subsidi tak terus-terusan dijarah oleh oknum pemburu rente di atas penderitaan para sopir.(*/mn)
