SAMARINDA — Ratusan sopir truk dari Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) memadati Balai Kota Samarinda di Jalan Kusuma Bangsa, Senin (24/8/2026). Aksi demonstrasi yang melibatkan lebih dari 600 armada angkutan barang ini dari berbagai wilayah Kalimantan Timur ini digelar untuk menyuarakan tuntutan terkait aturan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), pemblokiran BBM bersubsidi, dan kendala uji KIR.
Koordinator Lapangan FGSS, Hendra, mengungkapkan bahwa mayoritas armada anggotanya terkendala uji KIR akibat dimensi kendaraan yang melampaui batas aturan. Keterbatasan kapasitas bengkel serta besarnya biaya pemotongan bak—yang mencapai Rp9 juta per unit—membuat para sopir kesulitan merestrukturisasi armada dalam waktu singkat.
“Kami awalnya meminta tenggat waktu enam bulan karena antrean pemotongan bak sangat panjang,” ujar Hendra.
Meski Pemkot Samarinda hanya mengabulkan masa kelonggaran selama tiga bulan, pihak FGSS menyatakan tetap menghormati keputusan tersebut sembari mengevaluasi perkembangannya.
Permasalahan ODOL ini turut berdampak pada akses energi para sopir. Sekitar 500 dari 700 unit armada FGSS mengalami pemblokiran layanan BBM bersubsidi sejak dua pekan lalu. Selain persoalan BBM, massa aksi juga mempertanyakan kesenjangan penindakan aturan ketinggian bak antara kendaraan milik masyarakat dan perusahaan swasta besar.
Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa regulasi dimensi kendaraan merupakan kebijakan mengikat dari Kementerian Perhubungan yang tidak bisa dikecualikan oleh pemerintah daerah. Namun, Pemkot mengambil langkah jalan tengah dengan memberikan penyesuaian selama tiga bulan.
“Semua kendaraan yang telah lolos uji KIR akan dibuka kembali akses layanan BBM bersubsidinya. Kendaraan yang belum lolos tetap diwajibkan melakukan normalisasi dalam batas waktu tiga bulan,” tegas Andi Harun.
Wali Kota memperingatkan bahwa pemblokiran BBM subsidi akan diberlakukan kembali jika pemilik armada mengabaikan batas waktu tersebut. Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Samarinda berjanji akan bersurat ke pemerintah pusat guna mengusulkan keringanan biaya normalisasi bak armada angkutan.(ja/mn)
