NUSANTARA – Gemerlap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang futuristik ternyata tak membuat Komisi VII DPR RI silau begitu saja. Dalam kunjungan perdananya, Jumat (10/07/2026), DPR memberikan “peringatan halus” sekaligus tantangan keras kepada Otorita IKN, jangan sampai proyek triliunan rupiah ini hanya menjadi pajangan mewah tanpa melibatkan rakyat kecil.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, secara tegas menuntut agar ekosistem ekonomi di Nusantara tidak boleh meminggirkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Baginya, menjadi sia-sia jika IKN dibangun megah dengan TKDN tinggi, namun UMKM lokal justru terdepak dari pusaran ekonomi ibu kota baru.
“Jangan sampai UMKM ini tidak ada ruang di IKN! Ingat, lebih dari 90 persen pelaku usaha di Indonesia itu UMKM. Jadi, jangan hanya sibuk membangun fisik saja!” seru Rahayu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Rahayu menegaskan, narasi kemajuan IKN harus dibarengi dengan inklusivitas ekonomi. Ia menuntut agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di atas tanah mereka sendiri. Jika IKN ingin menjadi kebanggaan nasional, maka ia harus menjadi tempat di mana warung dan usaha kecil warga bisa naik kelas, bukan malah tergilas oleh korporasi besar.
Menanggapi “serangan” tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mencoba membela diri. Ia mengeklaim bahwa pihaknya telah bergerak untuk “memaksa” UMKM lokal agar layak bersaing. Salah satunya dengan melatih para pelaku kuliner lokal menggunakan chef profesional agar standar konsumsi di IKN tidak lagi harus “impor” dari Balikpapan.
“Sekarang konsumsi kegiatan di IKN tidak lagi didatangkan dari Balikpapan. Kami ingin mereka (UMKM) berkembang,” ujar Basuki berdalih. Namun, publik tentu menunggu bukti nyata: apakah pelatihan ini akan benar-benar melahirkan pengusaha lokal yang tangguh, atau hanya sekadar program seremonial?
Di sisi lain, potensi IKN sebagai pusat MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) dan destinasi wisata dunia memang sangat menggiurkan. Rahayu bahkan optimistis bahwa konsep kota hijau yang futuristik akan memancing animo internasional.
Namun, di balik optimisme tersebut, ada tantangan besar yang mengadang. IKN harus mampu membuktikan bahwa ia bukanlah “menara gading” yang eksklusif bagi kaum elite dan investor besar saja. Integrasi antara UMKM, sektor pariwisata, dan pembangunan fisik harus berjalan beriringan.
Jika pemerintah gagal mengintegrasikan UMKM lokal ke dalam ekosistem IKN, maka proyek ambisius ini akan selalu dibayang-bayangi stigma sebagai “proyek elit” yang abai terhadap nasib rakyat kecil.(rls/mn)
