JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler musim haji 1448 H/2027 M mulai Selasa (10/11/2026). Pelaksanaan pelunasan ini mengacu pada regulasi teknis penetapan kuota nasional, besaran biaya per embarkasi, serta skema tata cara transaksi perbankan.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang masuk dalam daftar alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan untuk segera menyelesaikan kewajiban keuangan serta administrasi kesehatan.
“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai Selasa, 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” ujar Nurchalis di Jakarta.
Skema Pelunasan Dua Tahap dan Rincian Kuota Nasional
Proses transaksi pelunasan Bipih Reguler dilayani setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih dengan dua pembagian tahapan:
- Tahap I (10 November – 10 Desember 2026): Diperuntukkan bagi jemaah lunas tunda berangkat, jemaah masuk kuota tahun berjalan, dan prioritas lansia.
- Tahap II (16 – 31 Desember 2026): Dibuka apabila masih tersisa alokasi kuota. Tahap ini difokuskan bagi jemaah yang mengalami kendala sistem, pendamping lansia, pendamping jemaah disabilitas, penggabungan mahram/keluarga terpisah, pembimbing KBIHU, serta kuota cadangan sebesar 50 persen.
Nurchalis menjelaskan bahwa skema ini dirancang sebagai jaring pengaman agar penyerapan kuota di seluruh daerah dapat berlangsung optimal, transparan, dan tepat sasaran.
Pada musim haji 1448 H/2027 M, Indonesia mengamankan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah. Jumlah tersebut terdiri atas 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah.
Setiap jemaah reguler mendapatkan dukungan subsidi dari Nilai Manfaat BPKH rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 serta bantuan Pemerintah sebesar Rp3.200.000,00.
Besaran Bipih per Embarkasi dan Prosedur Pelunasan
Setelah dipotong subsidi Nilai Manfaat dan bantuan pemerintah, besaran Bipih bersih yang wajib dibayarkan jemaah bervariasi bergantung pada lokasi embarkasi masing-masing:
> Embarkasi Aceh: Rp43.695.779,00
> Embarkasi Medan: Rp44.020.279,00
> Embarkasi Padang: Rp44.148.779,00
> Embarkasi Balikpapan: Rp49.891.779,00
> Embarkasi Banjarmasin: Rp50.128.779,00
> Embarkasi Lombok: Rp50.366.779,00
> Embarkasi Batam: Rp51.531.279,00
> Embarkasi Palembang: Rp52.161.279,00
> Embarkasi Solo dan Yogyakarta: Rp52.710.779,00
> Embarkasi Jakarta: Rp53.543.779,00
> Embarkasi Kertajati: Rp55.101.279,00
> Embarkasi Makassar: Rp55.428.465,00
> Embarkasi Surabaya dan Dhoho: Rp58.146.279,00
Untuk dapat melakukan pelunasan, jemaah disyaratkan:
– berstatus aktif di SISKOHAT,
– berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027,
– terdaftar aktif pada Program JKN (BPJS Kesehatan), serta
– dinyatakan memenuhi syarat istitaah kesehatan dari dinas kesehatan setempat.
– Ketentuan lain mencakup belum pernah berhaji atau sudah berhaji paling singkat 18 tahun lalu.
– Untuk prioritas lansia, kriteria yang ditetapkan adalah berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan terdaftar sebelum 10 April 2022.
Pembayaran dapat dilakukan melalui teller BPS Bipih maupun kanal non-teller seperti ATM dan mobile banking. Bagi daerah berstatus banking blankspot, pelayanan kas keliling disiapkan untuk mempermudah akses jemaah.
“Kami berharap seluruh jemaah yang masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan dokumen perjalanan dan pendorongan kloter berjalan tertib, aman, dan tepat waktu,” pungkas Nurchalis.(*/mn)
