JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pesantren resmi membuka pengajuan empat program bantuan bagi pondok pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam untuk Tahun Anggaran 2026. Periode pendaftaran berlangsung singkat, yakni mulai 9 hingga 15 November 2026 secara daring.
Sekretaris Ditjen Pesantren Kemenag, Arsad Hidayat, mengimbau pengelola pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan yang memenuhi kriteria untuk segera memanfaatkan peluang ini sebelum batas waktu berakhir.
“Kami mengajak pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan memastikan pengajuan dilakukan melalui aplikasi resmi yang telah disediakan,” ujar Arsad di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Rincian Program dan Besaran Bantuan
Alokasi bantuan kali ini difokuskan pada penguatan mutu pendidikan, perluasan kemitraan, perbaikan sarana sanitasi lingkungan, hingga penataan hunian santri. Rincian empat skema bantuan yang dibuka meliputi:
Bantuan Kemitraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam: Rp100 juta per lembaga.
- Bantuan Halaqah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam: Rp50 juta per lembaga.
- Bantuan Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Pesantren: Rp50 juta per lembaga.
- Bantuan Rehabilitasi Asrama Pesantren: Rp50 juta per lembaga.
Pihak pesantren yang mengajukan diwajibkan mempelajari petunjuk teknis (juknis) resmi yang diunggah pada portal Bantuan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag sebagai acuan pemenuhan dokumen administrasi serta alur pengajuan.
Instruksi ke Daerah dan Penegasan Bebas Pungli
Menindaklanjuti pembukaan pendaftaran ini, Arsad menginstruksikan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota untuk bergerak cepat melakukan sosialisasi di wilayah masing-masing. Pihak Kemenag daerah juga diminta segera memproses dan menerbitkan surat rekomendasi bagi lembaga yang telah memenuhi syarat agar bukti pendaftaran dapat segera dicetak.
Di samping itu, Kemenag menegaskan komitmen transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Seluruh tahapan—mulai dari pendaftaran, proses verifikasi, penetapan penerima, hingga pencairan dana—berlangsung tanpa dipungut biaya sepeser pun.
“Kami tegaskan bahwa seluruh proses pengajuan dan penyaluran bantuan ini gratis. Tidak ada biaya pendaftaran, biaya rekomendasi, ataupun pungutan lainnya. Karena itu, pesantren harus berhati-hati apabila ada pihak yang meminta imbalan dengan mengatasnamakan Kementerian Agama,” tegas Arsad.
Masyarakat dan pihak pesantren diminta tetap waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan program Kemenag. Informasi valid serta pembaruan status pendaftaran hanya dapat diakses melalui saluran resmi Kementerian Agama serta kantor Kemenag setempat.(rls/mn)
