JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga dan menjamin kebebasan berekspresi masyarakat dalam pembaharuan regulasi media. Prinsip tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Melalui perumusan DIM tersebut, pemerintah memastikan proses modernisasi aturan penyiaran akan mengikuti pesatnya perkembangan media digital tanpa mengekang aktivitas warga, kreator konten pemula, maupun pelaku UMKM di ruang siber.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, menyatakan bahwa pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat menuntut adanya batas pengaturan yang jelas. UU Penyiaran tahun 2002 dinilai perlu beradaptasi karena masyarakat era kini bukan lagi sekadar penonton pasif, melainkan produsen konten aktif.
“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” tegas Angga Raka Prabowo saat menghadiri Pembubuhan Paraf DIM RUU Penyiaran di Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Angga menjelaskan bahwa pemerintah mengusung tiga prinsip utama dalam penyusunan DIM RUU Penyiaran, diantaranya Perlindungan Kebebasan Berekspresi: Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga konten promosi UMKM tidak dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang mewajibkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Aturan hanya menyasar saluran profesional berskala besar.
“Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran,” jelas Angga.
Perlindungan Anak dari Konten Berbahaya: Pemerintah mendorong adanya mekanisme verifikasi usia, pembatasan akses berbasis umur, serta transparansi algoritma platform digital demi keamanan anak-anak di ruang siber.
Kesetaraan Industri (Level Playing Field): Regulasi ini dirancang untuk menciptakan persaingan yang adil antara lembaga penyiaran konvensional (TV dan radio) yang terikat aturan ketat dengan platform digital berskala industri.
Penyusunan DIM RUU Penyiaran ini melibatkan koordinasi intensif lintas kementerian untuk memastikan harmonisasi aturan dengan regulasi lain, seperti UU ITE, UU Pers, hingga UU Cipta Kerja.
Angga menambahkan bahwa pembubuhan paraf oleh para menteri terkait menandakan kesatuan sikap internal pemerintah sebelum melangkah ke tahap pembahasan legislasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR,” pungkas Wamenkomdigi.(rls/mn)
