JAKARTA — Era baru pelayanan publik bebas pemberkasan berulang (paperless) resmi dimulai. Melalui implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI), pemerintah mengintegrasikan sistem data antarkementerian dan lembaga negara agar data administrasi warga yang telah terverifikasi dapat dimanfaatkan secara lintas instansi tanpa mengharuskan masyarakat menyerahkan berkas berulang kali.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa keterhubungan (interoperability) data antarteritorial menjadi kunci utama efisiensi pelayanan negara sekaligus memangkas birokrasi yang selama ini menyita waktu warga.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa sistem tata kelola data terpadu dirancang untuk menyederhanakan interaksi masyarakat dengan berbagai fasilitas layanan pemerintah.
“Di Kemkomdigi, tugas kami yang paling utama adalah keterhubungan. Jadi, tugasnya adalah menghubungkan data-data agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan,” ujar Meutya dalam Sosialisasi UU Satu Data Indonesia di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, efisiensi ini akan langsung berdampak pada produktivitas harian warga.
“Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat. Beban administratif, waktu, dan tenaga masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif,” tambahnya.
Infrastruktur Digital dan Standar Tunggal
Untuk menjamin keamanan dan kelancaran pertukaran data lintas instansi, Kemkomdigi memperkuat tiga fondasi utama infrastruktur digital nasional, yaitu Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai jembatan komunikasi antarsistem elektronik dan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai penampung dan pengolah data terpusat secara digital, serta jaringan Intra Pemerintah (JIP) sebagai jalur komunikasi aman tertutup antarlembaga.
Meutya menekankan pentingnya standardisasi menyeluruh, mencakup kesamaan definisi data, pengaturan metadata, penggunaan kode referensi, hingga pengamanan hak akses dan pencatatan keterlacakan (traceability).
Jamin Kedaulatan Data dan Kebijakan Data Remains at Source
Di tengah kemudahan akses data, Kemkomdigi menegaskan bahwa asas kedaulatan data dan pelindungan privasi warga negara tetap berada di prioritas tertinggi. Implementasi UU SDI akan berjalan beriringan dengan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Kedaulatan data diwujudkan melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan tata kelola data. Penguasaan negara atas data tentu harus tetap sejalan dengan perlindungan privasi masyarakat,” tegas Meutya.
Ia menggarisbawahi bahwa integrasi ini menerapkan prinsip data remains at source (data tetap di sumber asal). Artinya, tidak ada pemusatan atau pengambilalihan kewenangan basis data pada satu instansi tunggal. Setiap kementerian atau lembaga tetap memegang tanggung jawab penuh atas kualitas, keakuratan, dan pemutakhiran data yang diproduksinya.
Pemerintah menargetkan keberhasilan UU SDI tidak sekadar dinilai dari canggihnya infrastruktur sistem digital yang dibangun, melainkan dari kemudahan nyata yang dirasakan masyarakat saat mengakses berbagai layanan publik sehari-hari.(rls/mn)
