Catatan Rizal Effendi
GUBERNUR Rudy Mas’ud tersenyum lebar. Di genggamannya dua penghargaan terbaik diraih dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan yang berlangsung di Hotel Platinum Balikpapan, 3 September lalu.
Berdasarkan hasil penilaian Kemendagri, Kaltim Juara 1 Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan dan juara 1 Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan. Apa tidak hebat?
“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dengan dua prestasi terbaik yang mampu kita raih. Ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam membangunan Kaltim lebih baik. Ke depan kita juga harus meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kita,” begitu komentarnya kepada wartawan.
Selain mendapat tropi, Kaltim juga mendapat hadiah uang. Karena meraih 2 penghargaan juara 1, maka uang diperoleh daerah ini menjadi sebesar Rp4 miliar.
Menurut Gubernur, penghargaan pendidikan diperoleh Kaltim berkat program pendidikan gratis dari S1 sampai dengan S3. “Asal berdomosili di Kaltim semuanya mendapatkan secara gratis,” jelasnya.
Sedang penghargaan kesehatan karena Kaltim sangat memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi semua masyarakat. “Cukup hanya dengan KTP Kaltim dan sudah berdomosili di Kaltim selama 3 tahun, maka jika tidak ter-cover kabupaten/kota, secara otomatis BPJS-nya langsung aktif,” ujarnya.
Sayangnya lima hari kemudian penghargaan dan uang 4 miliar itu kehilangan “marwah.” Ratusan bahkan ribuan tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) Samarinda melakukan aksi demo pada hari Selasa (8/9/2026).
Para dokter, perawat, bidan, apoteker dan staf administrasi ramai-ramai berkumpul di halaman RSUD, lalu membentangkan kain putih panjang sambil berteriak mengeluarkan berbagai narasi. Kain putih itu ramai-ramai mereka tandatangani. Temanya: Menuntut agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tertunggak segera dibayarkan atau direalisasi.
TPP adalah pendapatan tambahan di luar gaji pokok dan tunjangan resmi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK. Meskipun tambahan, tapi TPP sangat dibutuhkan ASN karena gaji pokoknya biasanya habis untuk membayar cicilan dan keperluan pokok lainnya.
Berdasarkan peraturan BPK dan PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber dana TPP bisa dari APBN atau APBD. Sedang besaran yang diterima ASN dihitung berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja.
TPP yang belum dibayar Pemprov Kaltim bukan di RSUD AWS saja, tetapi juga di Kanujoso. Tapi memang yang melakukan aksi demo adalah Nakes dan staf di AWS. “Kami hanya menuntut hak kami,” kata mereka.
Khusus jumlah Nakes dan pegawai di RSUD AWS sebanyak 2.086 orang terdiri 798 PNS dan 1.288 PPPK. Mereka belum menerima TPP selama 3 bulan (Juni s/d Agustus 2026). Total anggaran yang dibutuhkan sampai Desember sekitar Rp105,47 miliar.
MANAJEMEN TERPUTAR-PUTAR
Buntut dari demo menuntut pencairan TPP itu, sepertinya ada “aksi balasan” dari Pemprov Kaltim atau Dinas Kesehatan Kaltim. Plt Dirut RSUD AWS dr Mazniati, MPH dicopot dari jabatannya. Lalu Dirut RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan drg Ahmad Jais, MH, MARS diberi tugas rangkap menjadi Plt Dirut AWS.
Mazniati itu sebelumnya adalah Wakil Dirut RSUD AWS, kemudian dimutasi menjadi Wakil Dirut RSUD Kanujoso. Karena terjadi kekosongan, dia ditugaskan rangkap menjadi Plt Dirut RSUD AWS.
Ada yang bilang Pemprov Kaltim mengembangkan “manajemen berputar-putar,” yang tidak efektif. Mazniati dan Jais harus berputar-putar kaya gasing. Juga pasti tidak efektif bagi Jais, harus membagi waktu antara Kanujoso dengan AWS. Kenapa tidak salah satu direktur di AWS saja yang diangkat menjadi Plt Dirut?
Selain pencopotan, ada juga aksi penekanan dan ancaman mutasi terhadap Nakes dan pegawai lainnya yang melakukan aksi demo. Akun MATA KALTIM menyebutkan Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Samarinda, Ade Maria Ulfah yang juga anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim diduga menekan salah satu kepala ruangan AWS agar memberikan surat peringatan (SP) kepada pegawai yang ikut protes soal honor.
“Rumah sakit semestinya tempat perlindungan bagi tenaga kesehatan. Bukan ruang untuk membungkam suara kritis dengan ancaman SP maupun mutasi,” kata MATA KALTIM. Sayangnya di akun tersebut tak ada penjelasan atau klarifikasi dari Ade Maria.
Dugaan yang sama juga dirilis mahasiswamelawan.co. Disebutkan, sehari setelah aksi, sejumlah kepala ruangan perawatan dan inisiator aksi dipanggil. Lalu muncul ancaman mutasi, SP1, hingga kontrak PPPK yang berpotensi tidak diperpanjang.
Selain itu, beredar juga informasi bahwa sejumlah pegawai yang mengikuti aksi tersebut masuk dalam “daftar hitam.”
Belum ada tanggapan resmi dari Pemprov Kaltim soal ancaman dan penekanan. Tapi pihak Humas RSUD AWS menyatakan pesan bernada penekanan bukan instruksi resmi dari manajemen atau pimpinan rumah sakit.
Juru bicara TAGUPP, Sudarno membenarkan Ade Maria adalah anggota TAGUPP bidang SDM. Tapi dia tidak bisa memastikan apakah Ade ada menekan peserta aksi. “Mungkin yang disampaikannya tergantung cara pandang masing-masing. Mungkin juga maksudnya mengingatkan,” jelasnya.
Informasi lain menyebutkan, Ade sempat mendampingi perwakilan perawat dan Nakes bertemu Gubernur Rudy Mas’ud. Pulangnya mereka plong karena sudah ada kepastian pencairan.
Menurut Sudarno, TAGUPP tidak mempermasalahkan adanya aksi demo dari Nakes RUSD AWS. “Wajar mereka menuntut haknya, apalagi dilakukan secara damai. Tapi kan sudah ada kepastian,” jelasnya.
Berkaitan adanya tunggakan TPP, Wakil Gubernur Seno Aji mengisyaratkan adanya kebijakan yang meleset. “Dulu tidak dianggarkan di APBD, karena kita menganggap BLUD RSUD AWS mampu untuk meng-handle, ternyata masih kurang, sehingga harus kita anggarkan di APBD Perubahan,” jelasnya.
Dia memastikan TPP yang dituntut para Nakes itu sudah dimasukkan dalam APBD Perubahan. “Insyallah bulan Oktober itu kita akan rapel,” jelasnya lagi.
Ini pelajaran penting bagi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji. Penghargaan tidak segala-galanya. Akses kesehatan yang lancar tidak saja lancar untuk masyarakat, tetapi juga harus bersamaan dengan lancarnya kesejahteraan tenaga Nakes. Kalau tidak, yang seperti sekarang. Ironis, terima penghargaan tapi didemo. Jadinya yang sakit malah “marwahnya” Kaltim.(*)
