BALIKPAPAN – Kinerja dua tahun masa bakti DPRD Kota Balikpapan menjadi sorotan dalam diskusi publik bertema “Refleksi Dua Tahun Masa Bakti DPRD Kota Balikpapan Tahun 2026” yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Timur di Aula Rumah Jabatan Ketua DPRD Balikpapan, Jalan ARS Muhammad, Sabtu (24/10/2026).
Forum ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan tiga fungsi utama legislatif, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana DPRD menjalankan mandat rakyat, terutama dalam memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, yang membuka kegiatan tersebut, menilai tema “Bersama Media Tingkatkan Pengawasan Harmoni Menuju Kota Global” relevan dengan arah pembangunan Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut politikus Partai NasDem itu, ambisi menjadikan Balikpapan sebagai kota maju, modern, nyaman, dan berdaya saing global tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat, DPRD, dan insan pers diperlukan untuk memastikan pembangunan berlangsung transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan publik.
“Pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk DPRD dan insan pers, untuk memastikan pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” kata Yono.
Ia menegaskan, media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sekaligus menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Yono menilai media siber yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan disiplin verifikasi memiliki peran penting dalam menangkal hoaks serta disinformasi.
Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta, menurutnya, dapat membantu masyarakat memahami kebijakan publik sekaligus menyampaikan kritik dan aspirasi kepada para pemangku kebijakan.
Evaluasi Kinerja Tak Cukup dengan Seremoni
Memasuki dua tahun masa bakti DPRD Balikpapan, Yono mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Karena itu, ia berharap kritik media dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja lembaga legislatif dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, refleksi kinerja legislatif semestinya tidak berhenti pada pemaparan capaian maupun ajakan memperkuat kemitraan. Evaluasi perlu ditopang data yang terukur mengenai produk peraturan daerah yang dihasilkan, kualitas pembahasan anggaran, serta efektivitas pengawasan terhadap program pemerintah kota.
Terlebih, pembangunan Balikpapan di tengah posisinya sebagai penyangga IKN menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, mulai dari kebutuhan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, persoalan lingkungan, hingga dinamika sosial dan ekonomi.
Dalam konteks tersebut, masyarakat membutuhkan bukti konkret bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif, termasuk dalam mengawal pelaksanaan proyek pembangunan, memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan, dan mendorong penyelesaian persoalan pelayanan publik.
Yono menegaskan, pengawasan dan keharmonisan bukan dua hal yang saling bertentangan. Kritik yang tajam dan berimbang justru diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi serta memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Ia juga berharap hubungan DPRD dan media tetap terbuka, profesional, serta saling menghormati. Perbedaan pandangan, kata dia, seharusnya menjadi ruang dialog untuk mencari solusi terbaik, bukan alasan untuk membatasi kritik.
“Pengawasan dan harmoni bukanlah dua hal yang bertentangan. Kritik yang tajam namun berimbang justru menjadi bagian dari upaya menjaga keharmonisan, karena tujuan kita sama, yakni kemajuan Kota Balikpapan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
AMSI Dorong Evaluasi Tiga Fungsi DPRD
Sementara itu, Ketua AMSI Kalimantan Timur, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa diskusi tersebut digelar untuk mengevaluasi kinerja DPRD Balikpapan selama dua tahun terakhir, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Menurut Yani, forum ini juga menjadi ruang untuk meninjau capaian program kerja, kebijakan, serta berbagai persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kinerja legislatif, menilai sejauh mana fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan sudah berjalan selama dua tahun terakhir,” kata Yani.
Ia menambahkan, pembahasan juga diarahkan untuk mengidentifikasi capaian sekaligus persoalan yang masih membutuhkan perhatian DPRD.
“Kegiatan ini juga membahas capaian dan isu strategis, meninjau berbagai program kerja, kebijakan, dan persoalan penting yang berkembang di tengah masyarakat selama dua tahun kepengurusan,” tutupnya.
Diskusi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda refleksi kelembagaan, tetapi juga mendorong evaluasi yang terbuka dan berbasis fakta. Sebab, ukuran keberhasilan DPRD bukan hanya banyaknya kegiatan atau kebijakan yang dibahas, melainkan sejauh mana keputusan politik dan fungsi pengawasannya berdampak nyata terhadap kepentingan serta kesejahteraan warga Balikpapan.
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, perwakilan mahasiswa di Balikpapan, awak media, serta tamu undangan lainnya.(*)
