SAMARINDA — Ironi tragis daerah kaya sumber daya alam kembali meledak di jantung Kalimantan Timur. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) “menggeruduk” dan mengepung Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu (21/10/2026).
Aksi unjuk rasa dengan tajuk menohok, “2 Tahun Prabowo-Gibran: Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanah Sendiri”, menjadi puncak kemarahan publik atas ketimpangan ekstrem antara pengerukan kekayaan alam dan bobroknya kesejahteraan rakyat Benua Etam.
Massa menilai, triliunan rupiah hasil bumi berupa batu bara, minyak, dan gas alam terus diperas keluar, namun rakyat Kaltim justru dihantui krisis kebutuhan dasar yang memprihatinkan: antrean BBM yang mengular hingga ke pelosok serta pemadaman listrik bergilir yang tak kunjung usai.
“Kami melihat kekayaan alam Kaltim terus dikeruk, tetapi persoalan dasar masyarakat belum terselesaikan,” tegas Humas GERAM, Candra, di tengah gemuruh aksi.
Didukung lebih dari 40 organisasi dan lembaga, GERAM melayangkan tujuh tuntutan keras yang membongkar bobroknya tata kelola lingkungan, energi, hingga program prioritas pemerintah pusat maupun provinsi.
Darurat Karhutla: Mendesak pemerintah segera menetapkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai Bencana Nasional.
Brangus Perusahaan Pembakar Hutan: Menuntut penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap korporasi pelaku Karhutla.
Adili Penjahat Tambang: Tindak tegas perusahaan tambang nakal yang kabur dan menolak melakukan reklamasi lubang tambang.
Hentikan Kelangkaan BBM: Selesaikan krisis kelangkaan bahan bakar yang menyengsarakan warga di tanah kaya minyak.
Setop ‘Biarpet’ PLN: Hentikan pemadaman listrik bergilir di daerah penghasil energi nasional.
Bongkar Program Nasional: Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Evaluasi Janji Lokal: Desak Gubernur Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Gratispol.
Di tengah lautan massa yang menagih keadilan, demonstran mendesak Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk berani keluar dan berhadapan langsung dengan rakyatnya. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada kepastian apakah orang nomor satu di Kaltim tersebut mau menemui perwakilan demonstran.
GERAM menegaskan, aksi ini barulah pemicu awal dari gelombang perlawanan yang lebih besar jika pemerintah tetap menutup mata dan telinga.
“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan yang jauh lebih besar bersama seluruh elemen rakyat,” pungkas Candra dengan nada mengancam.
Pemerintah Kaltim dan Pusat kini berada di persimpangan jalan: merespons tuntutan rakyat secara konkret atau membiarkan amarah warga Benua Etam membakar legitimasi kepemimpinan mereka.(*/mn)
