KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mendorong perusahaan tambang memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok kebutuhan operasional perusahaan. Ia menilai program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perlu diarahkan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu berkembang dan memperoleh pasar yang berkelanjutan.
Menurut Mahyunadi, pengembangan UMKM perlu dilakukan melalui pendampingan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas produk, serta pembukaan akses terhadap peluang usaha. Ia mengingatkan agar bantuan perusahaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pameran produk tanpa diikuti perkembangan usaha yang nyata.
Mahyunadi mencontohkan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam penyediaan katering dan berbagai kebutuhan perusahaan. Ia juga mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari lingkungan sekitar sepanjang pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan kualitas dan kebutuhan perusahaan.
“Jangan sampai justru mencari katering dari luar dengan alasan kualitas,” ujar Mahyunadi dalam konsultasi publik pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Ganda Alam Makmur (GAM).
Mahyunadi mengakui kualitas usaha lokal mungkin belum sepenuhnya memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi dasar untuk memberikan pembinaan, bukan langsung menutup kesempatan bagi pengusaha setempat.
Perusahaan, kata dia, perlu menjelaskan standar yang harus dipenuhi sekaligus mendampingi pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan produksinya. Dengan cara itu, UMKM lokal memiliki kesempatan untuk bersaing mendapatkan kontrak pengadaan barang maupun jasa.
Selain pendampingan kualitas, Mahyunadi menyoroti kebutuhan permodalan bagi pelaku usaha kecil. Ia menyebut ada masyarakat yang membutuhkan modal relatif terbatas untuk mengembangkan usaha, tetapi kesulitan mengakses pinjaman perbankan karena tidak memiliki agunan. Ia meminta persoalan akses permodalan tersebut turut dipertimbangkan dalam penyusunan program PPM, disertai pendampingan usaha dan peluang masuk ke rantai pasok perusahaan.
Sementara itu, perwakilan manajemen PT GAM, Herlando Sianipar, mengatakan perusahaan ingin mendorong masyarakat di tiga kecamatan dan 14 desa sekitar wilayah operasional agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan di sektor pertambangan. Menurutnya, potensi ekonomi lokal perlu dikembangkan untuk membuka peluang usaha baru.
Meski demikian, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok perlu didukung mekanisme yang jelas, termasuk persyaratan pengadaan, standar kualitas, dan akses informasi bagi calon pemasok lokal. Dengan dukungan yang terarah, program PPM diharapkan dapat membangun usaha yang lebih mandiri sekaligus memperluas manfaat ekonomi kegiatan pertambangan kepada masyarakat sekitar. (Adv-kominfo/Q)
