KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, meminta program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan tambang dilaksanakan secara transparan, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Ia juga mendorong agar program tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta memperkuat usaha masyarakat agar tidak terus bergantung pada aktivitas pertambangan.
Hal itu disampaikan Mahyunadi saat menghadiri konsultasi publik pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Ganda Alam Makmur (GAM). Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Bupati Kutim itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memantau pelaksanaan program, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Menurut Mahyunadi, keberhasilan program pemberdayaan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Hal yang lebih penting adalah memastikan program benar-benar terlaksana dan menghasilkan perubahan bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan bukan semata-mata berupa banyak program yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana masyarakat menjadi lebih berdaya dan mandiri,” ujarnya dalam sambutan.
Mahyunadi menilai, transparansi diperlukan untuk memastikan anggaran pemberdayaan benar-benar digunakan sesuai peruntukan. Ia meminta seluruh kegiatan PPM perusahaan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar pelaksanaannya dapat dipantau dan dievaluasi.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran yang telah dikeluarkan perusahaan belum tentu secara otomatis memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan program menjangkau kelompok sasaran yang tepat dan tidak digunakan untuk kegiatan yang semestinya menjadi kewajiban perusahaan di bidang lain.
Dalam sambutannya, Mahyunadi menyinggung perkiraan anggaran PPM PT GAM yang dapat mencapai sekitar Rp14 miliar berdasarkan asumsi produksi batu bara sekitar 14 juta ton dan perhitungan Rp1.000 per ton. Angka tersebut disampaikan sebagai ilustrasi dalam forum dan masih perlu dikonfirmasi kepada perusahaan mengenai besaran anggaran yang direncanakan maupun realisasinya.
Selain transparansi anggaran, Mahyunadi menyoroti persoalan penyerapan tenaga kerja lokal. Ia menyebut serapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan belum mencapai 60 persen, bahkan memperkirakan angkanya mungkin masih di bawah 50 persen. Namun, angka tersebut merupakan pernyataan Mahyunadi dalam sambutannya dan memerlukan verifikasi melalui data ketenagakerjaan resmi.
Ia meminta perusahaan tidak hanya menjadikan keterbatasan keterampilan masyarakat sebagai alasan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, program PPM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
“Perusahaan wajib melatih masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan sendiri,” tegasnya.
Mahyunadi juga mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Bantuan kepada pelaku usaha, menurutnya, tidak seharusnya berhenti pada pemberian modal atau kegiatan promosi, tetapi harus disertai pendampingan, peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan peluang masuk ke rantai pasok perusahaan.
Ia mencontohkan peluang pelibatan pengusaha lokal dalam penyediaan katering, bahan pangan, dan kebutuhan operasional perusahaan. Dengan pembinaan yang tepat, pelaku usaha setempat diharapkan mampu memenuhi standar perusahaan dan bersaing dengan penyedia jasa dari luar daerah.
Mahyunadi turut menekankan pentingnya sinergi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menyusun program. Ia meminta masyarakat dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
Sementara itu, perwakilan manajemen PT GAM, Herlando Sianipar, mengatakan perusahaan tengah menyusun rencana program PPM untuk lima tahun ke depan bersama tim konsultan. Melalui konsultasi publik, perusahaan mengharapkan masukan dari pemerintah dan masyarakat agar program yang dirancang lebih tepat sasaran.
Herlando menyatakan, program pemberdayaan perlu mendorong munculnya peluang ekonomi baru di tiga kecamatan dan 14 desa di sekitar wilayah operasional perusahaan. Ia berharap generasi muda tidak hanya berorientasi bekerja di sektor pertambangan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal.
“Kami ingin kolaborasi antara para pemangku kepentingan dengan teman-teman di PPM PT GAM untuk membuat program, sehingga apa yang kita inginkan untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat bisa tercapai,” ujarnya. (ADV/Q)
