JAKARTA – Konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian nasional. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti dampak serius akibat ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz dinilai telah memberikan tekanan besar terhadap ketahanan energi dan stabilitas moneter Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
“Saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia,” ujar Puan.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut memaparkan sejumlah tekanan nyata yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan BBM, hingga melonjaknya biaya logistik akibat gangguan rantai pasok global.
Menurut Puan, jika tidak segera dimitigasi, situasi ini berpotensi memicu inflasi yang akan memukul daya beli masyarakat luas. Sektor-sektor produktif seperti industri, transportasi, dan UMKM disebut menjadi pihak yang paling sensitif terhadap kenaikan biaya operasional ini.
“Situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha,” ungkapnya.
Menyikapi gejolak tersebut, DPR RI menyatakan dukungannya kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah mitigasi strategis. Fokus utama yang ditekankan adalah pengendalian arus keluar modal asing (capital outflow) serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Puan menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi korban yang paling terdampak dari ketidakpastian global.
“DPR RI mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan energi. Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional, sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya,” tandas Puan.
Prioritas Disiplin Fiskal
Di akhir pidatonya, Puan menyatakan bahwa menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi tahun sidang ini.
Rapat Paripurna ini menandai dimulainya kembali aktivitas legislasi dan pengawasan DPR pasca-masa reses, dengan fokus besar pada pengawalan kebijakan ekonomi di tengah ketegangan dunia.(rls/mn)
