SAMARINDA — Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Harris Samarinda, Jumat (24/7/2026). Kegiatan strategis ini dihelat guna memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur demi menyukseskan agenda pendataan nasional tersebut.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPS RI, Trophy Endah Rahayu, mengibaratkan Sensus Ekonomi layaknya proses pemeriksaan kesehatan menyeluruh (medical check up) bagi struktur perekonomian bangsa. Menurutnya, ketepatan resep kebijakan pemerintah sangat bergantung pada kejujuran masyarakat dalam menyampaikan data apa adanya.
“Sensus Ekonomi ini adalah gambaran seperti medical check up untuk ekonomi bangsa, ekonomi Indonesia. Kalau kita melakukan medical check up, tentu harus jujur menyampaikan kondisi sebenarnya agar dokter bisa memberikan penanganan yang tepat. Begitu juga dalam Sensus Ekonomi, masyarakat harus menjawab pertanyaan dengan jujur apa adanya,” kata Trophy.
Ia memaparkan, data komprehensif yang dihimpun nantinya akan menjadi landasan utama pemerintah dalam merumuskan beragam kebijakan strategis. Mulai dari pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan lapangan kerja, pengendalian inflasi, hingga stimulus peningkatan investasi daerah.
Oleh karena itu, Trophy mewanti-wanti para pelaku usaha agar tidak memberikan informasi fiktif atau tidak sesuai dengan realitas di lapangan. “Kalau data yang kita kumpulkan tidak berdasarkan kondisi sebenarnya, maka intervensi kebijakannya juga bisa salah. Karena itu kami mengharapkan seluruh pelaku usaha memberikan informasi yang benar agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Peran Strategis Kalimantan Timur dan Tantangan Lapangan
Dalam pemaparannya, Trophy juga menyoroti posisi krusial Kalimantan Timur yang memegang peran strategis dalam peta ekonomi nasional. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, Kaltim tercatat sebagai satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang masuk dalam jajaran 10 besar penyumbang PDRB nasional.
Meski demikian, struktur ekonomi regional saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi yang menyumbang sekitar 64 persen dari total perekonomian daerah. Hal ini kian menegaskan urgensi pendataan yang akurat guna memetakan potensi sektor alternatif lainnya.
Kendati progres di lapangan menunjukkan tren positif, Kepala BPS Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, mengakui petugas sensus masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya hambatan psikologis akibat misinformasi di media sosial.
“Secara umum isu-isu positif memang lebih banyak. Namun ada saja isu negatif yang menjadi konsumsi publik. Salah satunya konten yang memperlihatkan petugas sensus dilempar keranjang. Setelah kami telusuri, itu hanya sebuah konten dan bukan kejadian yang sebenarnya,” ungkap Mas’ud.
Menanggapi hal tersebut, pihak BPS Kaltim bergerak cepat dengan menemui pembuat konten untuk memberikan klarifikasi. Langkah persuasif itu berbuah manis, di mana sang kreator akhirnya sepakat membuat konten tandingan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kelancaran Sensus Ekonomi 2026.
Sinergi Lintas Sektor untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang turut hadir dalam forum tersebut menilai FGD ini sebagai instrumen vital dalam merajut kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat luas. Ia optimistis pendataan di Benua Etam mampu melampaui target kendati diwarnai dinamika tantangan di lapangan.
“Kita berharap masyarakat tidak lagi memiliki kekhawatiran ketika memberikan data. Data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya dan justru akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik untuk investasi, pengembangan usaha, maupun program pemerintah lainnya,” tegas Hetifah.
Ia menambahkan, pengalaman dari pelaksanaan sensus-sensus sebelumnya membuktikan bahwa statistik yang valid selalu melahirkan kebijakan yang solutif sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Dengan data yang akurat, kita akan memiliki basis informasi yang dapat dipercaya. Dari situlah pemerintah dapat menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur,” pungkasnya.
