SAMARINDA — Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) selama ini telah menjelma menjadi sebuah teror nyata bagi ribuan pengendara yang melintas setiap harinya. Alih-alih menjadi infrastruktur penunjang mobilitas yang aman, jembatan penghubung vital antara Kecamatan Sungai Kunjang dan Loa Janan Ilir ini justru dibiarkan rusak parah, gelap gulita, tanpa pengawasan, dan berubah menjadi jalur maut akibat pembiaran akut dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kesabaran warga akhirnya memuncak melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Kelurahan Loa Buah. Merasa geram dengan aksi “tambal sulam” jalan yang tak pernah tuntas dan hanya memakan korban, FKPM secara telak melayangkan surat terbuka keras langsung kepada Gubernur Kalimantan Timur.
“Jangan sampai kerusakan yang terus berulang justru membahayakan masyarakat yang setiap hari melintas. Kami bahkan beberapa kali ikut membantu proses evakuasi kecelakaan yang terjadi di kawasan Jembatan Mahulu,” tegas perwakilan FKPM Loa Buah, Sabil Husein, Senin (20/7/2026).
Selama ini, para pengguna jalan—khususnya pengendara roda dua—dipaksa bertaruh nyawa di atas jembatan. Betapa tidak, selain permukaan jalan yang hancur bergelombang akibat kerusakan sambungan jalan (expansion joint) yang tak kunjung diperbaiki secara permanen, Jembatan Mahulu juga diselimuti kegelapan mencekam pada malam hari akibat minimnya lampu penerangan.
Ironisnya, fasilitas umum tersebut justru dibiarkan tanpa pengawasan kamera pengawas (CCTV). Akibat kelalaian sistem pengamanan ini, jembatan strategis tersebut tidak hanya menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas parah, tetapi juga pernah menjadi lokasi insiden tragis percobaan bunuh diri hingga sarang aksi vandalisme akibat komponen listrik sengaja dijarah oknum tak bertanggung jawab!
Gubernur Akhirnya Turun Gunung Usai Ditegur Lewat Surat Terbuka
Terjepit oleh desakan publik dan ancaman keselamatan warga yang makin memanas, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama rombongan pejabat tinggi akhirnya terpaksa “turun gunung” meninjau langsung lokasi pada Selasa (21/7/2026).
Di hadapan publik, pemerintah provinsi langsung berjanji menggelontorkan langkah darurat berupa pemasangan CCTV, perbaikan instalasi lampu penerangan yang selama ini mati total, hingga pembenahan infrastruktur jalan yang rusak. Meski demikian, pertanyaannya tetap satu: haruskah nyawa rakyat melayang dan ancaman bahaya di depan mata menjadi syarat mutlak bagi pemerintah untuk bertindak sigap?(*/mn)
