SAMARINDA – Pemerintah kini telah memisahkan fungsi penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama (Kemenag) dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Meski merupakan lembaga baru, masyarakat di Kalimantan Timur tidak perlu khawatir akan adanya tumpang tindih kewenangan. Kedua instansi tersebut telah memastikan pembagian tugas yang jelas guna menjaga kualitas pelayanan bagi calon jemaah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Kalimantan Timur, Taty Suryani, menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi momentum awal bagi lembaganya untuk menjalankan fungsi secara penuh. Saat ini, Kanwil Kemenhaj Kaltim bahkan telah memulai proses administrasi untuk pemberangkatan jemaah tahun 2027.
“Alhamdulillah, tahun ini kami sudah mulai mengerjakan dokumen. Registrasi dan persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun 2027 sudah mulai dilaksanakan oleh Kemenhaj,” jelas Taty saat ditemui di kantornya di Jalan Angklung, Samarinda, Kamis (16/7/2026).
Mekanisme Kerja Baru yang Terintegrasi
Dalam pola kerja yang baru, terdapat perubahan mendasar pada pengelolaan data calon jemaah. Kanwil Kemenhaj kini memegang kendali utama di tingkat provinsi untuk melakukan penyortiran awal data jemaah, mulai dari pemeriksaan kondisi kesehatan, status mahram, hingga pemenuhan syarat istithaah.
Setelah data disortir di tingkat provinsi, proses verifikasi selanjutnya akan dilakukan secara langsung oleh Kantor Kemenag di kabupaten/kota. “Jadi kami menyortir di tingkat provinsi, kemudian disampaikan ke kabupaten dan kota untuk diverifikasi. Dari situ akan diperoleh data jemaah yang benar-benar siap diberangkatkan,” papar Taty.
Sementara kantor Kemenhaj di daerah masih dalam proses pembentukan, pelayanan masyarakat di tingkat kabupaten dan kota masih akan dibantu oleh kantor Kemenag setempat. Sinergi ini mencakup penanganan dokumen perjalanan seperti visa dan paspor yang kini menjadi ranah Kanwil Kemenhaj, namun tetap dikoordinasikan secara erat dengan Kemenag untuk memastikan tidak ada hambatan bagi jemaah.
Taty mengakui bahwa masa transisi ini menuntut penyesuaian mekanisme kerja yang cepat, terutama karena jadwal persiapan haji yang semakin maju setiap tahunnya. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk memastikan proses ini berjalan tanpa kendala bagi masyarakat.
“Yang terpenting masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik. Harapannya, dengan adanya Kemenhaj, pelayanan haji semakin fokus, mulai dari pendataan, administrasi hingga pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah,” pungkasnya.(*/mn)
