JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, menekankan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah di era digital sangat bergantung pada kemampuan komunikasi yang adaptif dan upaya menjaga kepercayaan publik (public trust). Menurutnya, kualitas kebijakan saja tidak cukup jika tidak disertai dengan praktik komunikasi yang mampu memenangkan hati masyarakat.
“Keberhasilan kebijakan adalah formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, ditambah public trust. Jadi, kalau salah satu unsur ini lemah, keberhasilan komunikasi kebijakan akan mendapatkan tantangan,” ujar Nezar dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Nezar menyoroti perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi yang kini tidak lagi bergantung pada saluran resmi pemerintah atau media arus utama. Kehadiran digital creator dan platform media sosial membuat narasi resmi pemerintah harus bersaing ketat dengan berbagai informasi yang diproduksi publik secara mandiri.
Tantangan ini kian kompleks dengan adanya algoritma media sosial yang lebih mengedepankan sentimen daripada fakta. Hal ini, menurut Nezar, memicu fenomena post-truth, polarisasi, serta echo chamber yang membingkai cara pandang masyarakat terhadap realitas.
“Algoritma bekerja berdasarkan apa yang kita suka dan tidak suka. Dari sentimen kemudian terbentuk persepsi. Persepsi inilah yang kemudian membingkai cara kita melihat persoalan dan menafsirkan realitas,” jelasnya.
Membangun Komunikasi Empatik
Untuk menjawab tantangan tersebut, Nezar menegaskan bahwa pola komunikasi pemerintah tidak boleh lagi bersifat elitis. Pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang cepat, empatik, terbuka, dan berbasis dialog. Ia mengajak seluruh pranata humas pemerintah untuk fokus pada upaya reclaiming the trust atau mendapatkan kembali kepercayaan publik.
Nezar juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, seperti social listening dan analisis sentimen, untuk membaca dinamika ruang digital secara akurat. Teknologi ini diharapkan dapat menjadi sistem peringatan dini terhadap potensi krisis komunikasi, termasuk menghadapi ancaman konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial (AI).
Dalam paparannya, Nezar menjadikan praktik komunikasi di sejumlah negara, seperti Inggris, Taiwan, dan Estonia, sebagai tolok ukur. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan seharusnya dimulai dari pemahaman mendalam terhadap audiens, memotret perubahan perilaku, serta mengukur tingkat kepercayaan publik.
Menutup pernyataannya, Nezar memberikan instruksi tegas kepada seluruh humas pemerintah untuk selalu mengedepankan integritas data. Ia memperingatkan bahwa satu kebohongan dalam penyampaian informasi dapat merusak kepercayaan publik yang telah dibangun.
“Public trust hanya bisa kita dapatkan kalau kita jujur dengan data. Jangan pernah berbohong. Lebih baik tidak menjawab daripada memberikan informasi yang salah karena itu akan merusak trust,” pungkas Nezar.(rls/mn)
