SAMARINDA — Keikutsertaan kontingen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur pada ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 di Lampung kini berada di ujung tanduk. Keterbatasan alokasi anggaran dan efisiensi keuangan daerah mengancam keberangkatan para atlet wartawan Benua Etam ke pesta olahraga pers tingkat nasional tersebut.
Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menyatakan bahwa kepastian berlaga di Lampung sepenuhnya bergantung pada komitmen dan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Ia menyayangkan jika kontingen Kaltim sampai absen, mengingat pembinaan atlet wartawan di daerah selama ini telah berjalan konsisten dan menunjukkan grafik prestasi yang terus meningkat.
“Melihat kondisi keuangan daerah dan keberpihakan Pemprov, wartawan Kaltim terancam gagal di Porwanas Lampung. Padahal, persiapan yang dilakukan teman-teman PWI Kaltim sudah sangat maksimal,” tegas Abdurrahman di Kantor PWI Kaltim, Jalan Biola, Samarinda, Senin (26/10/2026).
Konsistensi Pembinaan dan Lonjakan Prestasi Nasional
PWI Kaltim sendiri rutin menggelar Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) setiap tahun sebagai kawah candradimuka untuk menjaring bakat-bakat potensial. Hasil dari pembinaan berkelanjutan ini terbukti manis pada dua edisi Porwanas terakhir di Malang (Jawa Timur) dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan).
Pada Porwanas 2024 di Kalsel, kontingen Kaltim sukses mengukir sejarah dengan bertengger di peringkat kedelapan nasional usai membawa pulang dua medali emas, tiga perak, dan enam perunggu. Abdurrahman khawatir, absennya Kaltim di Porwanas 2027 akan memutus mata rantai pembinaan yang sudah dibangun susah payah.
Biaya Tiket Transit dan Tiadanya Subsidi Tuan Rumah Jadi Beban
Sementara itu, Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Kaltim, Didda Satriya, membeberkan bahwa estimasi kebutuhan anggaran untuk Porwanas 2027 memang membengkak dibandingkan edisi sebelumnya.
Faktor utamanya adalah tingginya biaya transportasi udara menuju Lampung yang mengharuskan penerbangan transit (dua kali penerbangan), ditambah kebijakan baru tuan rumah yang tidak lagi menyediakan subsidi akomodasi bagi atlet daerah.
“Selain transportasi, biaya akomodasi atlet juga cukup besar karena tidak ada lagi subsidi dari tuan rumah. Ini berbeda dengan Porwanas sebelumnya,” jelas Didda.
Meski memaklumi kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan, Didda menegaskan pihaknya masih terus memperjuangkan pengajuan anggaran keberangkatan sebelum batas waktu penutupan. Ia optimistis Pemprov Kaltim tidak akan tinggal diam melihat Duta Olahraga Pers Kaltim gagal berlaga di level nasional.
“Harapan kita masih bisa dapatlah. Kita percaya Pemprov Kaltim masih peduli dengan agenda nasional ini karena membawa nama besar provinsi ini,” pungkas Didda.(*/mn)
