SAMARINDA — Di tengah duka dan kemarahan publik atas meninggalnya seorang balita berusia dua tahun yang diduga kuat terpapar racun kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur justru memilih bersikap pasif. Alih-alih bergerak cepat di lapangan, instansi ini mengaku masih ragu dan berdalih menunggu data medis pasti dari Dinas Kesehatan.
Kepala DP3A Kaltim, Syarifah Alawiyah, secara terbuka mengutip kabar simpang siur yang beredar di media sosial untuk menepis tuduhan awal. Ia menyebutkan adanya bantahan dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda terkait penyebab kematian sang balita.
“Kami ingin memastikan juga ya, karena masih simpang siur nih beritanya,” ujar Syarifah berdalih saat dikonfirmasi, Senin (19/10/2026).
Sikap berhati-hati yang terkesan mengulur waktu ini memperlihatkan lambannya penanganan krisis perlindungan anak di Kaltim. Saat ruang perawatan dan pemukiman warga mulai terkepung polusi asap membahayakan, DP3A Kaltim terkesan enggan menyimpulkan adanya ancaman nyata terhadap keselamatan balita sebelum dokumen resmi diterbitkan.
“Perlindungan Anak” Sebatas Imbauan Bermasker di Media Sosial
Ketika desakan publik dan gelombang aksi demonstrasi dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) mengepung Kantor Gubernur Kaltim, tindakan konkret DP3A Kaltim nyatanya masih sebatas unggahan seruan di dunia maya.
Syarifah mengklaim bahwa pihaknya telah menjalankan upaya perlindungan anak dengan membagikan imbauan penggunaan masker melalui akun media sosial—sebuah langkah yang dinilai sangat minim di tengah ancaman ISPA dan kematian balita yang nyata di depan mata.
Ia berulang kali menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dengan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Kesehatan, alih-alih mengambil tindakan cepat langsung ke pemukiman warga terdampak.
Tidak hanya bersikap ragu atas kasus kematian balita, respons DP3A Kaltim terhadap aksi unjuk rasa massa TRC PPA di halaman Kantor Gubernur Kaltim pun menuai sorotan. Di saat massa berteriak menuntut keadilan bagi anak-anak korban asap di luar gedung, DP3A justru mengeluhkan kondisi jalanan yang bising dan berisik.
Syarifah secara terang-terangan meminta agar pengunjuk rasa tidak menggelar aksi di lapangan dan mau masuk berdialog di dalam ruangan ber-AC.
“Saya berharapnya sih memang pihak yang demo ini bisa unjuk rasanya kita di dalam,” katanya.
Alasannya, komunikasi di luar ruangan dianggap tidak efektif akibat bisingnya suara lalu lintas. Sikap yang mengedepankan kenyamanan formalitas dialog ketimbang merespons jeritan emosional warga di jalanan ini kian mempertegas jurang pemisah antara respons birokrat dan realita ancaman Karhutla yang dipertaruhkan dengan nyawa anak-anak di Kaltim.(*/mn)
