Catatan: Syafril Teha Noor *)
MAS Anies dan Pak Mahfud sebaiknya tidak masuk kabinet Merah Putih. Sulit untuk percaya, bahwa ‘politik akomodatif’ yang dimainkan Pak Bowo dengan merangkul oposan dan mantan lawan politik di pilpres dapat menghasilkan keadaan yang lebih baik.
Jokowi juga melakukannya pada masa jabatan kedua. Pesaingnya di pilpres 2019, Pak Bowo, lantas jadi menteri pertahanan. Apa keadaan benar membaik? Justru di periode kedua kinerja pemerintahan Jokowi ancur-ancuran. Oligarki merajalela. Penegakan hukum memble. Kriminalisasi menjadi-jadi. Panggung politik bising. Pembegalan partai menimpa Demokrat – untung gagal. Rakyat terbelah – belahan satu jadi cebong, belahan lainnya jadi kampret. Pajak kian mencekik. Di periode itu pula konstitusi terancam oleh wacana ‘tiga periode’ masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Untung ada Bu Mega.
Penyelesaian masalah negeri ini terutama bergantung pada mutu kepemimpinan presiden. Bukan menteri. Menteri baik seperti Anies, Tom Lembong (masa Jokowi), Purbaya dan Agus Gumiwang (masa Pak Bowo), ya bakal tak berdaya juga kalau presiden beranggapan sebaliknya. Biar menteri-menterinya bermasalah dalam keagrariaan, kehutanan, HAM, dan distribusi bahan bakar minyak, kalau presiden tak mau mengganti mereka, itu masalah ya nggak bakal pecah juga.
Oposisi diperlukan. Biarlah Mas Anies, Pak Mahfud dan para patriot Bangsa semisal Denny Indrayana, Feri Amsari, para jenderal purnawirawan, jurnalis, akademisi dan seniman berada di situ. Pak Bowo dan tim perlu diawasi, perlu dikritik. Bukan lantaran benci, melainkan justru karena sayang, karena pada pemerintah tergantung harapan akan penguraian problem Bangsa. Kalau semua cuma piawai menyanjung, siapa yang bakal mengoreksi cara presiden berhitung? 10 + 6 masih 16 lho, bukan 17!
Masalahnya, sudah hampir musykil mengharapkan pengawasan datang dari DPR. Begitu 80 persen parlemen terdiri dari partai koalisi pendukung pemerintah, pupuslah harapan Senayan mampu melaksanakan fungsi-fungsi dasar dan idealnya. Alih-alih menjadi pengawas yang kritis, banyak dari mereka malah seperti jadi jubir atau sekrup eksekutif/pemerintah. Telaah kritis apa yang bisa diharapkan dari partai-partai yang dipimpin para batur istana?
Peran oposisi yang sekarang diambilalih sosok-sosok di luar parlemen, setidaknya, bisa mencegah para petinggi negeri dari ‘penyakit’ GR – gede rasa. Seolah memberi gizi, padahal meracuni. Seakan langsing dan efisien, padahal tambun dengan pejabat berjibun di tengah himpitan utang timbun-menimbun. Menyangka mampu bikin senyum, padahal (menurut survey) justru mbuat rakyat stress.
Jadi, Mas Anies dan Pak Mahfud plus kawan-kawan secarapandang, jangan sampai mau ditawari gabung. Cukuplah sudah seabrek-abrek sosok di kabinet dan wantimpres. Nggak usah ikut. Tetap jadi oposan saja. Lagipula, toh tak ada jaminan bakal aman dari kemungkinan reshuffle – wong belum dua tahun rombongan menteri dan para wakilnya sudah tujuh kali bongkar pasang.
Di masa kejujuran dan ketulusan telah amat langka, boleh dong bercuriga. Jangan-jangan ide menarik Mas Anies dan Pak Mahfud ke dalam gerbong kabinet, yang diutarakan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan, itu justru jebakan. Diangkat tapi sebenarnya sambil dibenamkan – biar tercerabut dari akar rumput, lalu panen kecaman, terkucil, kayak Rocky Gerung. Mau balik ke barisan kritis, dah keburu malu. Kayak Rismon Sianipar.
Tetap saja di posisi sekarang. Terus menjadi ancaman bagi rezim. Harapan kami, rakyat, dengan begitu Pak Bowo dan timnya jadi berusaha keras berkinerja baik. Semisal dalam pergantian Kapolri yang lama didesakkan banyak pihak. Terlepas dari kalkulasi politik Pak Bowo terhadap Jokowi, pergantian itu baik kan bagi rakyat dan penegakan hukum? Apa itu bukan poin baik juga buat Pak Bowo?
Saya dengar Denny Indrayana bilang, jika sebagai pengendali 80 persen koalisi partai pendukung tak juga bersikap dalam kasus ‘catut konstitusi’ yang diisyaratkan MK, maka Pak Bowo patut dicurigai segrup dengan Fufufafa, eh, Gibran. Ini tentu sangat serius bagi sosok yang sudah dibelai sejumlah partai untuk tetap presiden di periode kedua.
Jika Pak Bowo nggak juga eksyen, dan para pemimpin partai terus saja ngalor-ngidul nggak jelas dan tegas, rakyat bisa setuju ‘dangsanak’ dari Kalsel itu. Ini pertanda buruk. Sangat buruk. Rakyat bisa ngamuk, seperti di penghujung masa kuasa mertuanya (1998).
Tapi jika Pak Bowo bertindak tepat dalam tempo singkat, lalu parlemen tegas terhadap Gibran dan KPU, maka simpati rakyat bakal ngalir deras ke Hambalang atau Kartanegara. Elektabilitas potensial mencelat. Baik kan buat Pak Bowo sendiri? Dus, oposan seperti Denny jauh lebih berguna kan ketimbang sosok-sosok yang cuma ahli menjulur-julurkan lidah?
Mas Anies, jangan mau lho ya. Tolong bisiki juga Pak Mahfud. Awas kalau sampai mau.(*)
*) Wartawan senior di Samarinda.
