SAMARINDA — Kalimantan Timur dinilai perlu segera memperluas sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pembukaan lapangan kerja dan lapangan usaha yang lebih masif. Ketergantungan terhadap sektor tertentu, yang mulai mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, saat menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi di wilayah tersebut, Jumat (24/7/2026). Ia menegaskan bahwa Kaltim memiliki potensi besar di berbagai sektor nonpertambangan yang dapat dioptimalkan.
“Kalau Kaltim itu sebetulnya yang paling dibutuhkan adalah lapangan kerja dan lapangan usaha. Apalagi sekarang kita mengetahui mungkin di beberapa sektor mulai ada pengurangan kesempatan kerja,” kata Hetifah.
Menurutnya, sektor-sektor seperti pertanian, ketahanan pangan, peternakan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif menyimpan peluang besar yang belum tergarap secara maksimal. Meski demikian, potensi tersebut harus didukung oleh kebijakan strategis agar mampu menjadi pilar penopang ekonomi kerakyatan yang baru.
“Hal-hal terkait ketahanan pangan atau sektor pertanian juga memiliki potensi. Saya juga melihat peternakan pun sebetulnya banyak yang bisa diproduksi oleh Kaltim sendiri,” ujarnya.
Kendati demikian, Hetifah mengingatkan bahwa proses transisi tenaga kerja dari sektor pertambangan ke sektor alternatif bukanlah hal yang instan. Pemerintah didorong untuk menyiapkan strategi matang, termasuk peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat agar siap beradaptasi dengan dinamika pasar kerja.
Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Industri
Sebagai langkah jangka panjang, politisi tersebut menekankan pentingnya menyelaraskan arah dunia pendidikan dengan proyeksi pembangunan ekonomi daerah. Kurikulum dan program studi di institusi pendidikan harus diarahkan untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terserap industri atau mandiri menciptakan lapangan usaha.
“Prodi-prodi apa yang sebenarnya harus dikembangkan di Kaltim juga harus disesuaikan dengan prospek ekonomi ke depan. Kalau memang prospeknya ke sektor tertentu, ya SDM-nya harus disiapkan dari sekarang supaya nanti mereka bisa berkontribusi di lapangan usaha dan lapangan kerja, bukan jadi penganggur,” tegas Hetifah.
Ia juga menanggapi positif program pendidikan gratis, seperti program “Gratispol” di Kaltim, sebagai terobosan yang baik bagi dunia pendidikan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut diiringi dengan kesiapan sektor industri dan dunia usaha agar para lulusan memiliki ruang aktualisasi diri yang nyata.
“Industri dan ekonominya harus disiapkan dari sekarang supaya nanti mereka yang sudah selesai sekolah atau kuliah bisa langsung terserap ataupun menciptakan lapangan kerja baru, misalnya di usaha kreatif, pariwisata, dan sektor-sektor lain yang masih menjanjikan,” ucapnya.
Optimalisasi Sensus Ekonomi 2026
Lebih lanjut, Hetifah menyampaikan bahwa pemetaan potensi dan kebutuhan tenaga kerja di daerah nantinya dapat disandarkan pada hasil Sensus Ekonomi 2026 yang sedang berjalan. Data empiris tersebut diharapkan menjadi landasan strategis bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Nanti akan terlihat sektor mana yang masih prospektif, apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya.(*/mn)
