Oleh: Ekky Yudistira
Founder Konsorsium Media Politika
TIGA tahun terakhir, kita dipertontonkan seni manipulasi yang sangat indah. Hingga bibir tak bisa mengucapkan protes, meski kita tahu bahwa apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan itu palsu,fatamorgana. Bukan sekadar ilusi di padang pasir. Ini ilusi di atas tumpukan batubara, di atas tanah yang paling dermawan di nusantara, namun paling kikir untuk anak-anaknya sendiri.
Izinkan kita mulai dari angka, karena angka tak bisa berbohong, meski orang yang membacakannya selalu bisa.
Realisasi belanja daerah ini tahun 2024 mencapai Rp12,06 triliun, naik Rp3,7 triliun atau 44,35 persen dibanding tahun sebelumnya. Rp12 triliun. Bayangkan jika uang itu ditumpuk dalam lembaran seratus ribuan, tingginya bisa melampaui Gunung Sangkulirang. Dan di balik gunung uang itu, pertumbuhan ekonomi Kutai Timur tahun 2024 mencatat angka fantastis 9,82 persen, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya sekitar 5 persen.
Maka gembiralah? Rayakanlah?
Tunggu dulu. PDRB per kapita Kutai Timur justru mengalami “penurunan” sebesar 6,75 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku turun dari Rp168,27 triliun pada 2023 menjadi Rp159,50 triliun pada 2024. Ekonomi tumbuh, tapi nilai riil yang bisa dinikmati rakyat justru menyusut. Inilah paradoks kabupaten batubara, angka-angkanya heroik di atas kertas, tapi di darat, di kampung-kampung yang tanahnya terus dikeruk orang masih susah makan.
Di tahun 2024, sebanyak 37.110 jiwa warga Kutai Timur masih dikategorikan miskin. Persentasenya 8,81 persen dari total penduduk. Dan ini bukan sekadar persentase kosong: angka kemiskinan Kutai Timur jauh di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Ini menunjukkan bahwa meskipun provinsi secara agregat tampak “cukup baik”, realitas di tingkat kabupaten bisa sangat berbeda.
Tiga puluh tujuh ribu orang miskin. Di kabupaten yang APBD-nya lebih besar dari beberapa provinsi kecil di Indonesia. Di kabupaten yang tanahnya menyumbang batubara bagi separuh dunia. Di kabupaten yang “katanya” dipimpin oleh orang-orang yang sudah “tahu caranya” membangun.
Dalam pesta pora, dalam bancakan APBD di tahun-tahun itu, kita melihat semua ini. Tapi kita seperti patung membisu, tangan tergenggam, enggan menuliskan bahwa di balik meriahnya angka anggaran, masih banyak warga tak mampu menyeberangi sungai karena jembatannya belum selesai dibangun. Bukan karena anggarannya tidak ada. Tapi karena anggarannya ada di tempat lain.
Di sinilah dosa terbesar terjadi, bukan oleh mereka yang korup sendiri, tapi oleh kita yang memilih untuk diam dengan upah dan jejak digital yang konsekuensinya tak mampu dibayangkan.
Hingga triwulan ketiga 2024, penyerapan anggaran Kutai Timur baru mencapai 29,47 persen dari total APBD Perubahan sebesar Rp14 triliun. Dua puluh sembilan persen. Separuh tahun sudah lewat, nyaris tiga perempat anggaran masih mengendap di kas. Lalu di penghujung tahun, semua dikejar. Semua dieksekusi terburu-buru. Dan dalam keterburu-buruan itulah patut diduga ribuan paket lahir tanpa screening yang benar, proyek-proyek populis yang lebih berguna untuk wajah-wajah politik daripada untuk jalan desa yang berlumpur.
Ribuan paket bertebaran. Tidak hanya di wilayah asalnya, tapi merembes ke daerah tetangga. Apa manfaatnya bagi kita? Kita yang hidup di sini, bernapas di tanah ini, apa yang kita rasakan selain asap dan debu?
Dan kita? Kita yang konon penyampai aspirasi masyarakat, wartawan, aktivis, akademisi, tokoh, terdiam sambil melahap apa yang disiapkan untuk kita diam. Bukan meja makan rakyat. Tapi meja yang lebih kecil, lebih manis, hanya untuk memastikan kita memproduksi “noise” di ruang digital. Bukan informasi. Noise. Deru tanpa arah, riuh tanpa makna.
Berapa banyak proyek populis yang lolos tanpa kajian kelayakan? Hingga tahun 2025, data menunjukkan capaian jalan kabupaten dengan kondisi mantap baru menyentuh angka 34,78 persen, hanya tumbuh tipis 1,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Triliunan dibelanjakan. Jalan mantap hanya 34,78 persen. Ke mana sisanya? Matematika sederhana yang jawabannya tidak sederhana.
Lalu datanglah tahun ini. Tahun dimana semua dikurangi. Tahun dimana tagihan tiba.
APBD Kutai Timur 2025 yang diproyeksikan Rp11,5 triliun, terpangkas beban utang pihak ketiga sebesar Rp1,364 triliun dan efisiensi imbas Instruksi Presiden Nomor 1/2025 sebesar Rp3,7 triliun menyisakan ruang fiskal tak lebih dari Rp6 triliun.
Rp6 triliun dari Rp11,5 triliun. Hampir separuh. Raib.
APBD Kutai Timur 2026 diprediksi hanya efektif sebesar Rp4,6 triliun, meski secara pencatatan mencapai Rp5,1 triliun. Orang nomor dua di tempat kita ini menyebut kondisi ini membuat pemerintah daerah “tertatih-tatih” dengan selisih lebih dari Rp6 triliun dari potensi anggaran yang sebelumnya diperkirakan tersedia.
“Tertatih-tatih”. Kata yang jujur, langka dari mulut pejabat. Tapi tertatih-tatih menuju ke mana? Ke program prioritas yang tertunda? Atau ke pengakuan bahwa pesta kemarin memang terlalu mahal?
Dampak paling terasa adalah pemangkasan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) bagi ASN hingga 65 persen yang sebelumnya menerima Rp4 juta per bulan, kini hanya menerima Rp1,4 juta hingga Rp1,8 juta. Para ASN mengeluh. Cicilan rumah dan kendaraan terancam macet. Ironis, mereka yang dulu ikut mengelola anggaran besar, kini merasakan sendiri akibat dari mismanajemen fiskal yang mereka saksikan tapi biarkan berlangsung.
Apakah kita bisa teriak sekarang? Tidak. Karena kita sudah menjadi bagian dari lingkaran itu. Kita yang menikmati undangan makan siang, amplop liputan, paket iklan “kegiatan seremonial” kita yang memilih untuk tidak menulis. Dan kini anggaran yang harusnya untuk membangun menjadi bayangan kosong karena dimakan oleh masa lalu.
Struktur ekonomi daerah ini masih didominasi sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 75,53 persen terhadap total PDRB. Tapi sektor ini menyerap tenaga kerja jauh lebih sedikit dibanding sektor pertanian. Kepala BPS di kabupaten ini sendiri yang menyatakannya: tambang memberi kontribusi besar, tapi tidak menyebar luas. Bukan kebetulan. Ini adalah desain. Ketika pembangunan tidak diarahkan pada diversifikasi ekonomi ketika tidak ada kebun, tidak ada pabrik pengolahan hasil bumi yang dimiliki rakyat, tidak ada koperasi yang benar-benar koperasi, maka kekayaan tanah hanya mengalir ke saluran yang sudah disiapkan: ke perusahaan, ke kontraktor besar, ke jaringan pengadaan yang saling memangku.
Penerimaan pajak daerah dari sektor tambang anjlok 53,58 persen per Juli 2025 seiring penurunan harga batubara global. Satu komoditas, satu nasib. Ketika batubara batuk, seluruh daerah demam. Inilah kerentanan yang sudah bertahun-tahun diingatkan oleh ekonom, oleh akademisi, oleh NGO, tapi diabaikan karena saat batubara mahal, tidak ada yang mau berpikir panjang. Semua sedang pesta. Dan wartawan yang harusnya mengingatkan? Sedang makan di meja yang sama.
Benih yang Harus Ditancapkan
Kembali ke titik nol. Atau mungkin di bawah titik itu.
Tapi justru di sinilah kebenaran yang sering dilupakan, pohon terbesar selalu tumbuh dari titik terendah. Benih tidak butuh tanah subur untuk mulai tumbuh ia butuh tangan yang mau kotor.
Maka apa yang harus dilakukan?
Pertama: Hentikan diam yang dibayar. Setiap rupiah yang diterima untuk tidak menulis adalah iuran untuk kehancuran daerah ini. Tidak ada ceritanya wartawan yang makan dari uang diam bisa menjadi penjaga demokrasi. Tidak ada ceritanya aktivis yang diundang ke acara seremonial sambil menggenggam amplop bisa menjadi suara rakyat.
Kedua: Baca dan sebarkan data. Data BPS bisa diakses siapa pun. APBD turun dari Rp9,8 triliun ke Rp5,1 triliun. [Kutaitimurkab](https://pro.kutaitimurkab.go.id/2026/04/01/anggaran-menyusut-kutim-pioritaskan-infrastruktur-jalan-melalui-multiyears/) 37 ribu warga masih miskin. [Bps](https://kutimkab.bps.go.id/en/pressrelease/2024/12/31/246/persentase-penduduk-miskin-tahun-2024-di-kabupaten-kutai-timur-sebesar-8-81-persen.html) Jalan mantap baru 34,78 persen. [Kutaitimurkab](https://pro.kutaitimurkab.go.id/2026/04/01/anggaran-menyusut-kutim-pioritaskan-infrastruktur-jalan-melalui-multiyears/) Ini bukan berita hoaks, ini dokumen resmi pemerintah sendiri. Pertanyaannya, kenapa data ini tidak pernah menjadi bahan diskusi warung kopi, masjid, posyandu?
Ketiga: Bangun gerakan dari bawah, bukan dari tribun. Perubahan di Kutai Timur tidak akan datang dari gedung DPRD, tidak dari rapat Banggar, tidak dari seminar RKPD yang penuh kalimat klise. Ia akan datang dari petani di Rantau Pulung yang bisa membaca kontrak lahannya sendiri. Dari nelayan Sangkulirang yang tahu siapa yang mengurus izin kerambanya. Dari anak muda Sangatta yang bisa membedakan mana berita dan mana advertorial terselubung.
Keempat: Jangan tunggu pemimpin yang sempurna. Sistem yang rusak tidak menunggu pahlawan. Ia menunggu keberanian kumulatif, satu artikel ditulis dengan jujur, satu data dipublikasikan tanpa sensor, satu suara diangkat tanpa takut kehilangan iklan.
Tulisan ini bukan untuk mereka di sana, di kursi-kursi empuk itu, di rapat-rapat paripurna dengan naskah yang sudah disiapkan staf ahli. Tulisan ini untuk kita. Untuk cermin.
Kita yang menyaksikan angka APBD membengkak dan tidak bertanya ke mana perginya. Kita yang tahu ada paket-paket ganjil tapi memilih untuk tidak menulis. Kita yang hafal nama-nama kontraktor favorit tapi menyimpannya sebagai kartu truf untuk negosiasi pemasangan iklan. Kita yang menamakan diri penyampai aspirasi rakyat, padahal yang kita sampaikan hanyalah apa yang aman untuk disampaikan.
Di bumi yang mengandung triliunan ton batubara ini, 37 ribu orang masih lapar. Jalan mantap baru sepertiga. Utang daerah menggunung. Dan kita masih bertanya-tanya kenapa daerah ini tidak maju.
Jawabannya ada di cermin.
Sudah saatnya mulai menghitung dan menancapkan satu per satu benih yang siap tabur. Bukan benih pujian. Bukan benih keberpihakanmu pada yang berkuasa. Tapi benih kebenaran meski kecil, meski pahit, meski tidak ada yang tepuk tangan.
Siap tak siap.
Sudah waktunya pulang ke diri sendiri.
