MALANG – Bank Indonesia (BI) menilai kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan peluang emas sekaligus tantangan besar bagi struktur perekonomian di wilayah Kalimantan. Kalimantan diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu menjadi penopang utama kebutuhan IKN saat pemerintahan mulai berkantor efektif di kawasan tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Koordinator Wilayah Kalimantan, Aloysius Donanto, dalam kegiatan Capacity Building Opinion Maker Wilayah Kalimantan di Malang, Rabu (7/5/2026).
Menurut Aloysius, kesiapan daerah dalam menyuplai kebutuhan IKN masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Ia menekankan bahwa daerah-daerah di Kalimantan harus mulai menggeser fokus ekonomi mereka.
“Kebutuhan IKN nantinya tidak hanya mencakup pasokan bahan mentah, tetapi juga produk olahan hingga jasa bernilai tambah tinggi,” ungkap Aloysius.
Tantangan Sektor Pertambangan
Di tengah persiapan menyambut IKN, Bank Indonesia juga menyoroti kondisi ekonomi Kalimantan yang kian tertekan oleh dinamika global. Ketidakpastian ekonomi dunia telah berdampak pada fluktuasi nilai tukar serta harga komoditas internasional.
Sektor pertambangan, khususnya batu bara yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan, mulai mengalami kontraksi. Aloysius mengungkapkan adanya penurunan produksi yang sangat signifikan akibat pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“Produksi batu bara Kalimantan yang sebelumnya mencapai sekitar 790 juta ton per tahun, kini turun menjadi sekitar 300 juta ton lebih. Penurunan itu menjadi tantangan besar bagi daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan,” jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, Bank Indonesia menilai perlunya langkah strategis untuk mencari solusi atas kesenjangan ekonomi yang terjadi. Penurunan pendapatan dari sektor tambang harus diimbangi dengan penguatan sektor lain agar daerah tidak terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah.
Penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi dan penyediaan jasa untuk IKN dinilai sebagai jalan keluar yang paling rasional. BI mendorong pemerintah daerah di seluruh Kalimantan untuk bersinergi dalam membangun ekosistem industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi sebelum dikirim ke IKN maupun pasar internasional.
Pertemuan ini menjadi sinyal penting bagi para pemangku kebijakan di Kalimantan untuk segera melakukan diversifikasi ekonomi guna menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah transisi pusat pemerintahan nasional.(*/mn)
