SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya angkat bicara terkait keluhan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai adanya sosok perempuan yang diduga mencampuri urusan teknis pemerintahan. Dalam jumpa pers di Hotel Atlet, Samarinda, Kamis (23/4/2026) sore, Rudy mengakui bahwa sosok tersebut adalah adiknya, Hijrah, yang bergerak atas perintah langsung darinya.
Rudy menegaskan bahwa keberadaan Hijrah merupakan bentuk kepercayaan pribadi untuk membantu tugas-tugasnya, terutama saat dirinya harus berada di Jakarta.
Alasan Privasi dan Mandat Khusus
Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa Hijrah memiliki peran krusial sejak masa perjuangannya di DPRD hingga terpilih menjadi Gubernur. Menurutnya, dibutuhkan sosok yang dipercaya untuk menangani urusan yang bersifat privasi.
“Karena saya ada di Jakarta, nanti yang menghandle di sini siapa? Karena ada hal-hal yang sifatnya privasi, misalkan ada logistik, mandat yang tidak bisa diwakilkan, atau menemui pihak-pihak tertentu yang kami perintahkan,” ujar Rudy dengan nada bersemangat.
Bahkan, Rudy secara gamblang menyamakan posisi adiknya dengan posisi Hashim Djojohadikusumo terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai hal tersebut merupakan hak prerogatif seorang pemimpin.
“Sama Pak Hashim juga begitu. Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Prabowo? Memang beliau percaya begitu, itu hak prerogatif. Yang salah jika tiba-tiba (Hijrah) dijadikan ASN atau dilantik jadi kepala dinas tanpa proses,” bela Rudy.
Gerindra Kaltim: “Sangat Jauh Berbeda”
Pernyataan Gubernur tersebut memicu reaksi keras dari kader Partai Gerindra yang juga anggota DPRD Kaltim, H. Akhmed Reza Fachlevi. Reza menyayangkan sikap Gubernur yang membawa-bawa nama keluarga besar Presiden Prabowo untuk melegitimasi peran keluarga dalam pemerintahan daerah.
“Saya sangat menyesal Pak Gubernur menyamakan keadaan di Kaltim dengan posisi Pak Hashim. Itu sangat jauh berbeda. Pak Hashim adalah penasihat partai dan utusan khusus resmi, namun beliau tidak mencampuri atau cawe-cawe dalam teknis pemerintahan,” tegas Reza, Jumat (24/4/2026).
Reza mengingatkan agar Gubernur bisa membedakan antara kepercayaan personal keluarga dengan tata kelola pemerintahan yang sehat (good governance). Ia mempertanyakan urgensi peran individu yang terlalu dominan di luar struktur resmi pemerintahan.
“Kalau tugas pemerintahan, kan ada Wakil Gubernur, ada Sekprov, Asisten, hingga Kepala OPD. Lalu fungsinya apa kalau dikaitkan dengan satu orang saja yang lebih dominan?” tanya Reza.
Desakan Evaluasi dan Introspeksi
Lebih lanjut, Reza meminta Rudy Mas’ud untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak menciptakan kegaduhan yang berkelanjutan di lingkungan Pemprov Kaltim. Menurutnya, masyarakat Kaltim lebih membutuhkan pembuktian kinerja ketimbang dominasi peran keluarga dalam birokrasi.
“Masyarakat Kaltim perlu diayomi dan butuh pembuktian. Di sinilah tugas Gubernur meyakinkan posisinya sebagai tokoh sentral pembangunan, bukan justru membuat keadaan gaduh. Perlu introspeksi diri terhadap kebijakan yang dibuat,” pungkasnya.
Polemik ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud, setelah sebelumnya ia juga menuai kritik terkait perombakan direksi Bankaltimtara yang dinilai tidak pro-putra daerah.(mn)
