KUTAI TIMUR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk rutin mendeteksi risiko narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala Dinas DPPKB Kutai Timur, Junaidi, menyatakan pentingnya deteksi dini melalui PNS dan staf P3K yang ada di bawahnya. “Tidak mungkin PNS memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kalau yang memberikan pelayanan sendiri tidak sehat atau terjaring narkoba,” ujar Junaidi saat dikonfirmasi usai kegiatan podcast bertajuk sosialisasi bahaya penggunaan narkotika bagi ASN di Kantor DPPKB, Kamis (25/9/2025).
Terkait kerja sama pencegahan stunting, Junaidi menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki MOU atau perjanjian kerja sama khusus. Namun, ke depan akan menerbitkan beberapa surat edaran atau instruksi kepada institusi yang menangani keluarga berisiko stunting.
Surat edaran tersebut akan mencakup program Taman Tamasa (Taman Asuh Sayang Anak), gerakan nasional orang tua asuh berisiko stunting, dan instruksi kepada OPD terkait sinergi program percepatan penurunan stunting di Kutai Timur.
Junaidi menekankan perlunya kolaborasi nyata antar-OPD. Sebagai contoh, Dinas Perumahan Rakyat (Perkim) memiliki program 1.000 rumah layak huni yang diharapkan dapat menyasar keluarga berisiko stunting berdasarkan data by name by address.
Begitu pula dengan Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki program jaringan air bersih satu desa, yang dapat berkolaborasi dengan PDAM untuk memastikan keluarga berisiko stunting mendapat akses air bersih.
“Kalau hanya berjalan sendiri-sendiri, bangun rumah di sini tapi tidak menekan angka KRS (Keluarga Berisiko Stunting). Yang disasar bukan orang yang termasuk dalam kategori membutuhkan,” jelasnya.
DPPKB Kutai Timur menggunakan strategi sosialisasi melalui media digital, termasuk podcast “Bangga Kencana” yang disebarkan via YouTube, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Informasi tersebut kemudian disebarkan kepada camat, desa, tim pendamping keluarga, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
“Tidak mungkin kita kumpulkan orang HIV atau narkoba, tidak akan ada yang datang. Tapi melalui media digital, ketika informasi melintas di beranda mereka, kesadaran bisa muncul,” ujar Junaidi.
Turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan podcast yang diinisiasi DPPKB, Kasat Resnarkoba Polres Kutai Timur, Iptu Erwin Susanto, menekankan pentingnya pencegahan melalui sosialisasi. “Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Sosialisasi adalah bagian dari pencegahan,” ujarnya.
Erwin menjelaskan bahwa sosialisasi telah menunjukkan dampak positif di lapangan. Beberapa tokoh masyarakat melaporkan berkurangnya aktivitas pengedaran narkoba di wilayah mereka setelah sosialisasi dilakukan secara rutin.
Kasat Resnarkoba Polres Kutim ini menyampaikan kabar menggembirakan terkait keterlibatan ASN dalam penyalahgunaan narkoba. “Alhamdulillah dalam jangka waktu hampir 1 tahun saya di satreskoba ini untuk ASN masih nihil. Saya harap nihil terus selamanya,” kata Erwin.
Untuk kasus pelajar, pihaknya mengedepankan pendekatan rehabilitasi dibanding proses hukum. “Ada beberapa pelajar yang terlibat, tetapi karena kategori pengguna, kita lakukan rehabilitasi dan dikembalikan ke orang tua tanpa proses hukum,” jelasnya.
Erwin mengajak pengguna narkoba untuk tidak takut melaporkan diri. “Bagi pengguna yang merasa kecanduan dan bersedia melaporkan diri ke instansi terkait, tidak boleh dipidana. Jangan takut untuk melaporkan diri, kita akan bantu untuk rehabilitasi,” tegasnya.
Terkait upaya memutus rantai peredaran narkoba, Erwin mengakui tantangannya cukup besar. “Memutus itu tidak mungkin karena godaannya sangat besar, tetapi setidaknya kita menghambat pertumbuhan melalui sosialisasi dan penindakan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkotika,” katanya.(Q)
