SAMARINDA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, memberikan penjelasan terkait konsep pendidikan gratis di sekolah negeri. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim yang digelar di Kantor Disdikbud Samarinda, Jalan Biola, pada Senin (22/7/2024).
Ia menjelaskan, konsep pendidikan gratis seharusnya terfokus pada buku-buku wajib yang disediakan melalui anggaran Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS). Buku wajib yang dimaksud adalah buku paket yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Buku ini disediakan secara gratis kepada siswa-siswa di sekolah negeri untuk mendukung proses pembelajaran.
Dirinya juga menekankan perbedaan antara buku wajib dan buku suplemen. Buku suplemen merupakan buku pendukung atau referensi tambahan yang tidak diwajibkan.
“Dalam hal ini, siswa atau orang tua diberi kebebasan untuk membeli atau tidak membeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, sekolah dilarang memaksakan pembelian buku suplemen tersebut,” ujarnya.
Ia menyebut, pentingnya komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa terkait hal ini. Jika ditemukan sekolah yang memaksakan pembelian buku atau melanggar kebijakan tersebut, pihaknya akan memberikan teguran dan edukasi bahkan pencabutan jabatan kepada sekolah terkait jika memang sudah melanggar aturan.
Dalam hal ini, ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan literasi dan pendidikan di Kota Samarinda, agar masalah seperti ini tidak terulang dan menghambat proses belajar-mengajar di sekolah.
Menanggapi penjelasan dari Disdikbud kota Samarinda, Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, menyatakan pentingnya keterbukaan definisi pendidikan gratis untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga.
“Kita perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ‘gratis’. Apakah semua aspek pendidikan, mulai dari buku-buku pelajaran, seragam, hingga perlengkapan sekolah, benar-benar tersedia tanpa biaya tambahan bagi orang tua atau tidak,” ujar Rina.
Rina juga menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi beberapa orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.
Menurutnya, situasi tersebut memang memerlukan solusi yang lebih bijaksana, yaitu mencari cara agar pendidikan benar-benar bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkendala oleh biaya tambahan yang tidak seharusnya.(jb/jalia)
