KUTAI TIMUR – Pemkab Kutim bekerja sama dengan KPK RI, menggelar sosialisasi anti korupsi, Selasa (14/11/2023). Sosialisasi bertema “Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” ini dibuka Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi.
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman. Dihadiri Wabup Kasmidi Bulang, Seskab Kutim Rizali Hadi, Kepala Inspektrat Wilayah (Itwil) Kutim Hamdan dan jajaran Forkopimda, KPK RI dan undangan lainnya.
Bupati Kutim, H Ardiansyah Sulaima, menegaskan bahwa kegiatan dimaksud merupakan inisiasi Itwil Kutim bekerja sama dengan KPK RI.
“Bertujuan sebagai sarana informasi kepada publik berkenaan pencegahan maupun pemberantasan korupsi,” jelas Ardiansyah.
Orang nomor satu di Pemkab Kutim tersebut tegas mengatakan bahwa korupsi menjadi permasalahan serius yang perlu diatasi sejak dini. Mengapa? Karena korupsi bisa terjadi dari hal kecil dan berbagai kesempatan lainnya. Untuk itu dia meminta semua pihak harus waspada dan saling mengingatkan, sehingga tak terjerumus ke dalam jurang korupsi.
Selain itu, publik harus disadarkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus dihadapi dan dihapus. Pekerjaan tersebut mestilah dilakukan secara bersama-sama dengan komitmen nyata dari semua elemen, menggunakan strategi konkret dalam pemberantasan korupsi tersebut
“Agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup rapat,” ucapnya.
Ardiansyah Sulaiman sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi anti korupsi ini sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kutim. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, maka harus memiliki kesadaran bahwa korupsi adalah salah satu ancaman utama yang harus dihadapi.
“Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum dan etika, tetapi juga sebuah tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan,” tegasnya lagi.
Korupsi, sambungnya, merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan, hak publik, serta keberlangsungan negara. Oleh sebab itu hal-hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak dan ditanggulangi bersama-sama secara masif.(Adv/Kominfo/Fj)
Discussion about this post