SAMARINDA – Postur awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2027 resmi diketok melalui penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026). Dari total rencana belanja daerah sebesar Rp13,74 triliun, porsi anggaran masih sangat gemuk untuk membiayai rutinitas birokrasi ketimbang pembangunan fisik secara langsung.

Data rancangan yang dipaparkan dalam Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltim menunjukkan, alokasi belanja operasi menyedot dana hingga Rp8,08 triliun atau hampir 60 persen dari total belanja daerah. Di dalam pos tersebut, belanja pegawai membengkak di angka Rp4,01 triliun, disusul belanja barang dan jasa sebesar Rp3,69 triliun.

Ironisnya, angka belanja pegawai tersebut terpaut lebih dari dua kali lipat dibandingkan alokasi belanja modal—yang sejatinya menjadi motor utama pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik—yang hanya kebagian jatah Rp1,71 triliun.

Di luar pos tersebut, Pemprov Kaltim juga merencanakan belanja hibah sebesar Rp346,46 miliar, bantuan sosial (bansos) Rp17,37 miliar, subsidi Rp2 miliar, belanja tidak terduga Rp34,18 miliar, serta belanja transfer ke kabupaten/kota mencapai Rp3,91 triliun.

Dari sisi pemasukan, Pemprov Kaltim mematok target pendapatan daerah sebesar Rp12,76 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan menjadi tulang punggung utama sebesar Rp9,44 triliun, ditambah pendapatan transfer pusat Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp181,36 miliar.

Adanya selisih defisit antara rencana belanja (Rp13,74 triliun) dan target pendapatan (Rp12,76 triliun) ditutup melalui rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp979,92 miliar.

Mewakili Pemprov Kaltim dalam paripurna tersebut, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Fitra Firnanda, menyatakan bahwa postur ini merupakan gambaran awal kebijakan fiskal yang telah melewati dinamika panjang antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

Menurut Fitra, penyusunan KUA-PPAS 2027 diklaim telah mengakomodasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta pokok-pokok pikiran anggota dewan, dengan arah prioritas pada pemulihan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Sinergi positif ini harus terus kita pelihara dan tingkatkan pada tahapan-tahapan selanjutnya,” ujar Fitra seraya menegaskan komitmen eksekutif untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dewan sebelum dokumen tersebut masuk ke tahap penyusunan Rancangan APBD 2027.(*/mn)

Loading