KUTAI TIMUR – Penggunaan anggaran untuk bimbingan teknis, pelatihan, rapat, dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang nyata. Anggota DPRD Kutai Timur Hepnie Armansyah menilai kegiatan peningkatan kompetensi memang dibutuhkan agar pelayanan pemerintah semakin baik, tetapi penyelenggaraannya harus memiliki tujuan, sasaran peserta, materi, serta ukuran keberhasilan yang jelas. Anggaran tidak boleh berhenti pada terlaksananya kegiatan dan terbitnya sertifikat.

Pembahasan mengenai biaya Bimtek yang pernah muncul pada tahun tahun sebelumnya tidak dapat langsung dijadikan gambaran kondisi saat ini. Nilai kontribusi per peserta, mekanisme pelaksanaan, dan standar biaya harus diperiksa kembali berdasarkan ketentuan tahun anggaran berjalan. Namun, prinsip transparansi dan evaluasi tetap relevan, terlebih pemerintah daerah menghadapi tuntutan efisiensi belanja. Pada 2026, pemerintah Kutai Timur juga diberitakan melakukan pengendalian belanja operasional, termasuk pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan Bimtek, dengan tetap menjaga program prioritas.

Legislator PPP ini mendorong setiap SKPD menyusun rencana pelatihan berbasis kebutuhan organisasi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, perangkat daerah perlu menjelaskan kompetensi apa yang hendak ditingkatkan, mengapa peserta tersebut dipilih, apakah materi sesuai tugas jabatan, dan bagaimana hasil pelatihan akan diterapkan. Setelah kegiatan selesai, harus ada evaluasi, misalnya melalui uji pemahaman, perubahan proses kerja, peningkatan kualitas layanan, atau kemampuan peserta menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif.

“Bimbingan teknis memang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur, tetapi hasilnya harus terlihat dalam kualitas pekerjaan dan pelayanan. Jangan sampai kegiatan hanya selesai secara administrasi, sementara kemampuan peserta tidak berubah,” kata Hepnie.

Transparansi juga penting dalam pemilihan penyelenggara dan penyusunan biaya. Dokumen perencanaan harus memuat komponen biaya secara wajar, termasuk narasumber, materi, tempat, konsumsi, akomodasi, dan kebutuhan teknis lainnya. Jika kegiatan dilakukan secara swakelola atau melalui pihak ketiga, mekanisme pengadaan dan pertanggungjawabannya tetap harus mengikuti aturan. Pengawasan perlu memastikan tidak terjadi kegiatan berulang dengan materi serupa tanpa alasan yang kuat.

Akses DPRD terhadap informasi anggaran juga harus diatur melalui mekanisme yang aman dan tertib. Perlindungan sistem informasi keuangan penting, tetapi tidak boleh menghilangkan akses pengawasan lembaga legislatif sesuai kewenangannya. Pemerintah dapat menyediakan laporan periodik yang memuat rencana, realisasi, dan hasil kegiatan tanpa membuka data yang memang dikecualikan oleh peraturan.

DPRD dapat meminta laporan tahunan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dari seluruh SKPD untuk melihat sebaran anggaran, jumlah peserta, kesesuaian materi, dan dampaknya terhadap pelayanan. Dengan pendekatan tersebut, Bimtek tidak menjadi rutinitas administratif, melainkan investasi peningkatan kualitas birokrasi. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan aparatur yang lebih kompeten dan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga.

“Setiap anggaran pelatihan harus memiliki tujuan dan ukuran keberhasilan. Kita perlu mengevaluasi apakah ilmu yang diperoleh benar-benar diterapkan dan membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik,” ujarnya. (Adv/Q)

Loading