KUTAI TIMUR – Penguatan identitas dan kualitas produk lokal perlu menjadi bagian penting dari strategi pengembangan ekonomi kerakyatan di Kutai Timur. Anggota DPRD Kutim, Hepnie Armansyah, mendorong pemerintah daerah tidak hanya membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga membangun merek yang konsisten, memperbaiki kemasan, memperkuat standar mutu, dan membuka akses pasar yang lebih luas.

Langkah branding produk daerah, menurutnya telah memiliki pijakan yang lebih aktual. Pada Januari 2026, Dinas Koperasi dan UMKM Kutai Timur diberitakan menetapkan tiga produk sebagai brand unggulan daerah, yakni Amplang Batu Bara, Gula Semut Aren Genjah, dan Madu Kelulut. Penetapan ini, menurut Hepnie, memberi arah promosi yang lebih jelas dibandingkan sekadar menyebut produk unggulan secara umum. Namun, branding tidak cukup hanya dengan nama dan logo. Identitas tersebut harus dibangun melalui kualitas produk yang stabil dan pengalaman konsumen yang baik.

DPRD, imbuhnya, mendorong pemerintah memastikan setiap produk memiliki spesifikasi mutu, standar rasa dan ukuran, informasi komposisi, tanggal produksi dan kedaluwarsa, serta kemasan yang aman. Pelaku usaha juga perlu memperoleh pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha, sertifikasi halal, izin edar yang sesuai kategori produk, serta pemenuhan standar keamanan pangan. Persyaratan setiap produk dapat berbeda, sehingga pendampingan harus disesuaikan dengan karakteristik dan skala usaha, bukan menggunakan satu pola untuk semua.

“Produk unggulan daerah harus memiliki identitas yang kuat dan kualitas yang konsisten. Branding bukan hanya soal nama atau kemasan, tetapi juga kepercayaan konsumen terhadap mutu produk yang mereka beli,” ujar Hepnie.

Peluang pengembangan, terangnya, juga terlihat dari ragam produk yang tumbuh di kecamatan. Pendataan ulang UMKM di Sangatta Selatan pada 2026, misalnya, mengidentifikasi madu kelulut, amplang, olahan kacang, dan sambal pecel sebagai produk yang memiliki potensi. Artinya, penguatan tiga brand kabupaten tidak boleh menutup ruang bagi produk khas kecamatan lain. Pemerintah perlu memiliki strategi berjenjang: produk unggulan kabupaten dipromosikan sebagai identitas utama, sementara produk lokal lain tetap diberi ruang untuk berkembang sesuai keunggulan masing-masing.

Hepnie juga mendorong promosi terpadu melalui pameran, katalog digital, pusat oleh-oleh, kegiatan pariwisata, dan kerja sama dengan jaringan ritel. Produk lokal dapat diperkenalkan melalui hotel, tempat wisata, gerai publik, serta kegiatan pemerintah, sepanjang mekanisme kerja samanya transparan dan tidak diskriminatif. Pelaku usaha harus memperoleh kesempatan yang adil untuk mengikuti program promosi.

Dukungan anggaran, menurutnya, sebaiknya diarahkan pada kebutuhan yang dapat diukur, seperti peningkatan kapasitas produksi, pengujian mutu, desain kemasan, sertifikasi, promosi, dan perluasan distribusi. Keberhasilan branding perlu dinilai melalui peningkatan jumlah produk yang memenuhi standar, kenaikan penjualan, perluasan pasar, serta bertambahnya pelaku usaha yang mampu bertahan. Dengan cara ini, produk khas Kutai Timur tidak hanya dikenal sebagai oleh-oleh, tetapi berkembang menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja masyarakat.

“Pemerintah perlu mendampingi UMKM dari proses produksi, legalitas, sertifikasi, sampai pemasaran. Dengan begitu, produk lokal tidak hanya dikenal di Kutai Timur, tetapi juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” katanya (Adv/Q)

Loading