KUTAI TIMUR – Akses masyarakat terhadap layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan perlu diperkuat melalui informasi darurat yang mudah ditemukan serta sistem respons yang menjangkau seluruh wilayah. Anggota DPRD Kutai Timur, Eddy Markus Palinggi, mendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) mengevaluasi efektivitas papan informasi nomor darurat yang sebelumnya dipasang di kawasan permukiman Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.

Program papan informasi, menurutnya dapat membantu warga mengingat kanal pelaporan ketika terjadi kebakaran atau keadaan darurat. Namun, perluasan program tidak semestinya hanya didasarkan pada jumlah papan yang dicetak. Pemerintah perlu memetakan wilayah berdasarkan kepadatan penduduk, riwayat kejadian kebakaran, jarak ke pos Damkar, akses kendaraan pemadam, serta karakter bangunan dan lingkungan.

“Papan informasi nomor darurat memang penting, tetapi keberadaannya harus terhubung dengan kesiapan personel, armada, dan akses menuju lokasi kejadian. Jangan sampai warga tahu harus menghubungi siapa, tetapi bantuan tidak siap,” ujar Eddy Markus Palinggi.

Ia mendorong Disdamkartan menyampaikan data terbaru mengenai jumlah papan yang masih terpasang dan terbaca, lokasi pemasangan, jumlah laporan yang masuk melalui kanal tersebut, serta pengaruhnya terhadap kecepatan pelaporan. Informasi nomor darurat juga harus konsisten dengan layanan resmi yang berlaku, termasuk Call Center 112 apabila telah terintegrasi.

Selain papan informasi, menurutnya, penguatan layanan membutuhkan kesiapan personel, armada, peralatan, sumber air, dan koordinasi dengan relawan di desa. Di permukiman padat dengan jalan sempit, diperlukan pemetaan akses dan titik sumber air agar petugas tidak kehilangan waktu ketika tiba di lokasi.

Ia menilai anggaran perlu diarahkan pada wilayah dengan risiko dan keterbatasan layanan paling tinggi. Pemeliharaan papan, pembaruan nomor, sosialisasi kepada warga, serta simulasi penanganan kebakaran harus menjadi bagian dari program. Keselamatan warga tidak boleh bergantung pada keberadaan papan semata, tetapi harus ditopang sistem pemadam kebakaran yang siap, terlatih, dan terukur.

“Perluasan papan informasi harus berdasarkan peta risiko. Wilayah padat, rawan kebakaran, jauh dari pos, atau memiliki akses jalan terbatas perlu menjadi prioritas,” tegasnya.

Pemetaan risiko dapat mempertimbangkan kepadatan bangunan, riwayat kejadian, akses kendaraan pemadam, ketersediaan sumber air, dan jarak menuju pos pelayanan. Lokasi fasilitas umum, pasar, sekolah, kawasan industri, serta permukiman dengan akses jalan terbatas juga perlu diperhatikan. Ia meminta agar informasi yang dicantumkan pada papan selalu diperiksa, termasuk nomor telepon, petunjuk pelaporan, dan identitas instansi. Papan yang rusak, tertutup, atau tidak terbaca justru dapat membingungkan warga ketika keadaan darurat. Karena itu, program perlu disertai jadwal pemeliharaan dan evaluasi berkala, bukan berhenti setelah pengadaan dan pemasangan. (Adv/Q)

Loading