SAMARINDA – Upaya mengawal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda terkait legalitas Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terancam berpacu dengan waktu. Lebih dari dua pekan sejak permohonan Rapat Dengar Pendapat (hearing) diajukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim belum juga memberikan kepastian jadwal pembahasan, meski masa jabatan tim yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tersebut kian mendekati akhir tahun.
Merespons lambannya tindak lanjut tersebut, Tim Advokat Publik yang dipimpin G. Dyah Lestari Wahyuningtyas kembali mendatangi Gedung DPRD Kaltim pada Kamis (19/11/2026) untuk melayangkan surat permohonan hearing kedua yang bersifat mendesak (urgent). Langkah ini diambil setelah penelusuran mereka mendapati surat pertama yang dikirim sejak Rabu (4/11/2026) masih terhenti di meja administrasi tanpa jadwal pasti.

Berdasarkan penelusuran Tim Advokat Publik di Sekretariat DPRD Kaltim, surat pertama yang diterima staf bernama Putri pada 4 November lalu baru didisposisikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (Kabag FPP) pada 10 November 2026. Surat itu kemudian baru diteruskan ke Komisi I di Gedung D pada 16 November 2026. Namun hingga Kamis (19/11/2026), belum ada kepastian tanggal pelaksanaan rapat.

Koordinator Tim Advokat Publik, G. Dyah Lestari Wahyuningtyas, menegaskan bahwa penundaan hearing ini berisiko mengaburkan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Permohonan hearing diajukan untuk menindaklanjuti putusan PTUN Samarinda Perkara Nomor 20/G/2026/PTUN.SMD yang telah diputus pada Jumat (9/10/2026) lalu.
“Kami telah mengajukan permohonan hearing sejak 4 November, namun hingga kini belum dijadwalkan. Mengingat masa jabatan Tim Ahli Gubernur akan segera berakhir dan honorarium mereka dibiayai oleh APBD Kaltim tahun 2026, hari ini kami bersurat untuk kedua kalinya agar DPRD segera mengagendakan rapat,” ujar Dyah kepada awak media usai melakukan penelusuran di Gedung DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026).
Dalam gugatan PTUN tersebut, Tim Advokat Publik bertindak sebagai penggugat melawan Gubernur Kaltim sebagai tergugat dan enam orang Tim Ahli Gubernur sebagai tergugat II intervensi. Gugatan menyasar Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 tertanggal 19 Februari 2026 tentang pengangkatan Tim Ahli Gubernur Tahun 2026 yang dalam fakta persidangan dinilai mengalami cacat hukum.
Selain meminta penjelasan DPRD, Tim Advokat Publik mendesak agar lembaga legislatif tersebut turut menghadirkan instansi pengawas dan penegak hukum dalam forum hearing nanti, yakni Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dyah juga menyoroti dinamika perubahan jumlah anggota dan ketertutupan informasi terkait SK terbaru Tim Ahli Gubernur. Sebelum gugatan bergulir, jumlah Tim Ahli Gubernur tercatat sebanyak 47 orang. Memasuki agenda pembuktian di persidangan, jumlahnya menyusut menjadi 37 orang setelah Gubernur menerbitkan SK baru Nomor 100.3.3.1/K.272/2026 pada 20 Agustus 2026 dengan alasan pengurangan personel.
“Saat ini ada lagi anggota Tim Ahli Gubernur yang mengundurkan diri pada 1 November 2026. Lalu bagaimana status SK baru tertanggal 20 Agustus 2026 tersebut? Kami tidak dapat mengakses salinan SK baru itu, padahal honorarium mereka bersumber dari APBD 2026. Seharusnya dokumen itu bukan rahasia dan wajib bisa diakses publik,” tegas Dyah.
Di sisi lain, upaya percepatan hearing ini dihadapkan pada agenda internal para wakil rakyat. Berdasarkan keterangan sejumlah staf di lingkungan DPRD Kaltim saat dikonfirmasi Tim Advokat Publik, seluruh anggota dewan saat ini tengah menjalani masa reses.
Para staf memberikan keterangan yang beragam terkait jadwal kerja dewan ke depan; sebagian menyebut reses baru berakhir pada 26 November 2026 dan akan langsung disambung dengan agenda Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), sehingga belum dapat dipastikan kapan rapat komisi dapat digelar.
Hal senada disampaikan pihak Tim Ahli DPRD saat dihubungi Tim Advokat Publik, yang menyatakan belum berani menjanjikan jadwal karena masa reses berlangsung sekitar 8 hingga 10 hari terhitung sejak 19 November 2026.(*/mn)
![]()

