KUTAI TIMUR – Layanan Call Center 112 di Kabupaten Kutai Timur perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh respons cepat ketika menghadapi keadaan darurat. Legislator Partai NasDem Eddy Markus Palinggi mendorong pemerintah daerah memastikan koordinasi lintas instansi berjalan efektif, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi lokasi, pengerahan petugas, hingga penyelesaian penanganan di lapangan.
Upaya peningkatan kapasitas layanan telah terlihat melalui pelatihan operator kegawatdaruratan yang diinformasikan Diskominfo Staper pada April 2026. Pelatihan tersebut melibatkan unsur Dinas Kesehatan, BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PMI, dan Basarnas. Keterlibatan berbagai unsur ini penting karena laporan darurat masyarakat dapat menyangkut kebakaran, kecelakaan, bencana, maupun kondisi medis.
“Dalam keadaan darurat, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa panggilannya dijawab dan bantuan segera bergerak. Karena itu, layanan 112 harus memiliki standar waktu respons yang bisa dievaluasi,” kata Eddy Markus Palinggi.
Namun, lanjutnya, pelatihan harus diikuti standar operasional yang dapat diukur. DPRD juga perlu mendorong pemerintah daerah membuka indikator kinerja seperti waktu menjawab panggilan, waktu verifikasi, waktu penerusan laporan, waktu kedatangan petugas, jumlah laporan yang tertangani, serta persentase laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Data tersebut perlu dievaluasi secara berkala untuk menemukan hambatan di setiap tahapan.
Kondisi geografis Kutai Timur, imbuhnya, juga menuntut sistem dispatch yang memahami lokasi dan akses jalan. Peta fasilitas kesehatan, pos Damkar, pos BPBD, serta jalur evakuasi perlu diperbarui. Untuk wilayah yang jauh dari pusat layanan, perlu disusun prosedur koordinasi dengan aparat desa, relawan, perusahaan, dan fasilitas kesehatan terdekat.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan 112 tidak cukup dinilai dari tersedianya nomor panggilan. Sistem harus didukung operator yang cukup, jaringan komunikasi cadangan, pembagian kewenangan yang jelas, dan komitmen seluruh instansi untuk merespons. Penguatan layanan ini merupakan bagian dari perlindungan keselamatan warga yang harus menjangkau seluruh kecamatan.
“Koordinasi antarinstansi harus jelas sejak laporan diterima sampai petugas tiba di lokasi. Kita perlu mengetahui hambatan di setiap tahapan agar perbaikan layanan benar-benar terukur,” ujarnya.
Untuk menjaga akuntabilitas, indikator tersebut perlu diumumkan secara berkala dalam bentuk ringkasan yang mudah dipahami. Eddy juga meminta adanya evaluasi terhadap panggilan yang tidak tersambung, laporan ganda, laporan palsu, serta kejadian yang membutuhkan lebih dari satu instansi. Setiap kejadian perlu memiliki alur pencatatan sehingga dapat ditelusuri sejak panggilan diterima sampai petugas menyelesaikan penanganan. Pelatihan operator harus mencakup komunikasi empatik, penggalian informasi lokasi, dan penanganan penelepon dalam kondisi panik. Pemerintah daerah juga perlu menyosialisasikan penggunaan 112 secara tepat agar masyarakat mengetahui kapan layanan ini digunakan dan informasi apa yang harus disampaikan. (Adv/Q)
![]()

