KUTAI TIMUR – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kutai Timur (Kutim), Mulyono, mengklaim mayoritas sekolah jenjang SD dan SMP di wilayahnya kini berpredikat akreditasi A, hasil dari program pendampingan intensif yang sempat menjadi salah satu dari tujuh program unggulan periode kepemimpinan Bupati sebelumnya.
“Kalau A, SD SMP sudah hampir seluruhnya A,” ujar Mulyono, meski ia belum bisa memberikan angka pasti tanpa membuka data resmi lebih dulu.
Proses akreditasi satuan pendidikan di Indonesia saat ini berada di bawah kewenangan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) — lembaga hasil pembaruan nomenklatur berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yang menggantikan BAN-S/M sebelumnya. Sertifikat akreditasi A yang diterbitkan BAN-PDM berlaku selama lima tahun sejak tanggal penetapan.
Mulyono menjelaskan strategi capaian tinggi ini ditopang oleh pemberdayaan seluruh pengawas sekolah untuk turun langsung mendampingi sekolah menjelang visitasi asesor.
“Caranya adalah saya berdayakan semua pengawas. Pengawas sekolah inilah untuk terus turun langsung ke lapangan untuk mendampingi. Karena akreditasi ini kan independen, tapi kita bisa mendampingi,” katanya. Strategi ini disebut membuahkan hasil berupa tambahan kuota akreditasi dari pemerintah pusat dua tahun berturut-turut, melebihi kuota awal yang dialokasikan.
Namun demikian, jenjang PAUD disebut Mulyono sebagai jenjang paling menantang, dengan mayoritas satuan pendidikan masih berpredikat B.
“Kalau PAUD memang masih banyak yang B. Lebih berat lah yang di paud itu,” katanya, tanpa merinci penyebab spesifik ketertinggalan tersebut. Sejumlah kajian implementasi BAN-PDM di daerah lain, seperti di Sulawesi Barat, mencatat kendala serupa pada satuan pendidikan dasar: keterbatasan sarana pendukung seperti akses internet dan laboratorium, keterbatasan SDM memahami instrumen akreditasi, hingga minimnya dana operasional untuk pengembangan mutu berkelanjutan. (Adv-kominfo/Q)
