SORONG – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya membangun budaya evaluasi yang jujur, terbuka, dan berkelanjutan bagi seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Hal tersebut disampaikan Menhaj dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M yang berlangsung di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere, serta unsur Forkopimda dan jajaran Kemenhaj setempat.
Dalam arahannya, Menhaj menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini tidak boleh membuat kementerian berpuas diri. Sebaliknya, ia mendorong seluruh staf untuk berani membedah persoalan di lapangan sebagai pijakan perbaikan di musim haji mendatang.
“Masa puji-pujian sudah selesai. Sekarang saatnya kita fokus pada evaluasi. Kementerian yang baik bukan yang sibuk berbangga diri, tetapi kementerian yang terus memperbaiki diri,” ujar Menhaj di hadapan para peserta.
Menyerap Aspirasi dari Daerah
Selain memberikan arahan, kunjungan ini menjadi ruang dialog bagi Menhaj untuk menyerap aspirasi langsung dari jajaran Kemenhaj di daerah. Sejumlah isu strategis mengemuka dalam diskusi tersebut, di antaranya terkait penataan sumber daya manusia, kebijakan tunjangan kinerja, hingga perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menhaj merespons positif seluruh masukan tersebut dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan bahwa setiap masalah yang dilaporkan dari daerah adalah bahan krusial bagi pemerintah pusat untuk menyempurnakan kebijakan.
“Jangan takut menyampaikan masalah, karena setiap masukan adalah bahan untuk memperbaiki pelayanan kepada jemaah. Yang sudah baik kita pertahankan, sedangkan yang masih kurang kita sempurnakan bersama,” tegasnya.
Apresiasi untuk Papua Barat Daya
Pada kesempatan yang sama, Menhaj menyampaikan apresiasinya atas dedikasi jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya dalam menyukseskan operasional haji tahun 2026. Ia menilai semangat persaudaraan dan toleransi yang tinggi di wilayah ini merupakan modal utama dalam melayani jemaah haji.
Kunjungan perdana Menhaj ke Papua Barat Daya sejak transformasi badan menjadi kementerian ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian merata ke seluruh wilayah Indonesia.
Menutup arahannya, Menhaj berharap seluruh jajaran Kemenhaj terus memperkuat sinergi dan komitmen untuk mewujudkan pelayanan haji yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga kualitas penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat terus meningkat.(rls/mn)
