JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menghidupkan kembali Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang selama ini sepi peminat.
Melalui persetujuan Presiden Prabowo Subianto, bandara senilai Rp2,6 triliun tersebut akan dialihfungsikan menjadi pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau bengkel pesawat angkut berat C-130 Hercules se-Asia atas tawaran dari Amerika Serikat (AS).
Rencana besar ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (19/5/2026). Menurut Sjafrie, tawaran menggiurkan ini datang langsung dari Menteri Perang AS, Pete Hegseth, di mana seluruh biaya pembangunan fasilitas akan ditanggung penuh oleh pihak Washington.
“Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN. ‘Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?’. Saya lapor (ke) Bapak Presiden, ‘kasih Kertajati’,” ujar Sjafrie.
Langkah ini dinilai sebagai angin segar bagi infrastruktur yang sempat dijuluki “bandara hantu” tersebut. Berdasarkan data keuangan tahun 2025 yang dirilis akun resmi @infobijb, Bandara Kertajati mencatat kerugian bersih mencapai Rp120,5 miliar dengan biaya operasional tahunan yang menembus Rp60 miliar hingga Rp100 miliar—beban berat yang selama ini dipikul oleh APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai kebijakan ini sebagai lompatan logis untuk mengubah fungsi Kertajati dari sekadar bandara komersial menjadi pusat industri strategis berbasis pertahanan.
“Kehadiran pusat perawatan pesawat militer dapat membuka fungsi ekonomi baru yang lebih stabil dan tidak bergantung pada jumlah penumpang. Proyek ini juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan menarik investasi,” kata Kristian, Kamis (21/5/2026).
Meski begitu, Kristian mengingatkan pemerintah agar memastikan adanya transfer teknologi (transfer of knowledge) dan keterlibatan tenaga kerja lokal, sehingga Indonesia tidak hanya dijadikan tempat operasional bagi kepentingan asing.(*/mn)
