KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik pada 2026 sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Sekretaris Bappeda Kutai Timur, M. Syaiful, menjelaskan pelayanan publik menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan pemerintahan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Dalam tabel target RKPD, Indeks Pelayanan Publik ditargetkan meningkat dari 2,48 pada 2025 menjadi 2,61 pada 2026. Pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks SPBE menjadi 3,18, Nilai SAKIP menjadi 66,72 serta Indeks Integritas Pemerintah menjadi 65,11. Peningkatan tersebut diarahkan untuk membangun birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif.
Syaiful menjelaskan, digitalisasi menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki pelayanan publik. Program Anjungan Dukcapil Mandiri menjadi salah satu program unggulan yang disiapkan. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah dokumen administrasi kependudukan.
Pemerintah juga mencantumkan akses internet desa sebagai bagian dari pembangunan pelayanan berbasis digital. Selain administrasi kependudukan, peningkatan pelayanan juga diarahkan pada kesehatan. Program dokter keliling ditujukan untuk mempermudah akses kesehatan bagi warga desa dan daerah terpencil. Di bidang pendidikan, pembangunan, dan perbaikan sarana pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidikan masuk dalam program unggulan.
“Pemerintah juga menargetkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional mencapai 98,2 persen pada 2026,” katanya.
Syaiful menjelaskan, pelayanan publik harus mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk desa dan daerah yang memiliki akses lebih sulit. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar dan digital menjadi pendukung penting.
Sehingga menurutnya, peningkatan pelayanan publik 2026 tidak hanya diukur dari kecepatan layanan, tetapi juga dari integritas, digitalisasi, akuntabilitas, dan kemampuan pemerintah menjangkau masyarakat.
“Target Indeks Pelayanan Publik 2,61 menjadi salah satu indikator untuk mengukur upaya tersebut,” tegasnya. (Adv-kominfo/Ad)
