KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memasukkan indikator keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari target pelayanan umum pada 2026. Salah satu indikatornya adalah penurunan jumlah kejadian tindak kriminal. Sekretaris Bappeda Kutai Timur, M. Syaiful, menjelaskan kondisi keamanan menjadi bagian dari lingkungan pembangunan yang perlu dijaga agar masyarakat dapat beraktivitas dan perekonomian berkembang.
Dalam tabel target RKPD, jumlah kejadian tindak kriminal tercatat sebanyak 526 kasus pada 2025 dan ditargetkan turun menjadi 500 kasus pada 2026. Selain kriminalitas, pemerintah juga mencantumkan indikator kejadian konflik SARA. Target untuk indikator tersebut tetap nol kasus. Sementara kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk ditargetkan tetap nol.
Syaiful menjelaskan keamanan dan ketertiban memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investasi. Kondisi sosial yang kondusif menjadi salah satu unsur yang mendukung kegiatan masyarakat dan ekonomi.
“Agenda keamanan berjalan bersama dengan peningkatan tata kelola pemerintahan,” katanya.
Dalam RKPD 2026, terangnya, pemerintah menargetkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, SPBE, integritas pemerintah, dan pelayanan publik. Pemerintah juga mencantumkan program ASN Hebat dan Berintegritas sebagai bagian dari agenda reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga menjadi bagian dari program prioritas.
Selain keamanan umum, pemerintah memasukkan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan keluarga. Program pemberdayaan, konsultasi dan perlindungan hukum bagi anak, perempuan, dan keluarga tercantum dalam program unggulan.
Menurut Syaiful, pembangunan yang tangguh membutuhkan kondisi sosial yang kondusif serta pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Target penurunan kriminalitas ditempatkan dalam konteks pelayanan umum dan pembangunan daerah.
“Dengan target penurunan kejadian kriminal dari 526 menjadi 500 kasus, pemerintah berharap kondisi keamanan dapat semakin mendukung aktivitas masyarakat,” jelasnya. (Adv-kominfo/Ad)
