JAKARTA — Bencana gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak menyurutkan komitmen negara dalam melayani masyarakat. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia bergerak sigap memastikan seluruh proses administrasi, pendataan, dan pembinaan bagi calon jemaah haji di wilayah terdampak tetap beroperasi secara penuh.
Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa keselamatan jiwa pegawai dan jemaah merupakan prioritas mutlak. Kendati demikian, hak-hak pelayanan publik tidak boleh terhenti meskipun situasi berada dalam kondisi darurat bencana.
“Kami mengimbau para calon jemaah haji di wilayah terdampak bencana di NTT untuk tidak perlu khawatir. Kemenhaj menjamin proses administrasi, pendataan, dan konsultasi perhajian tetap beroperasi penuh,” ujar Teguh di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Sebagai langkah antisipasi terhadap kerusakan bangunan kantor akibat guncangan gempa maupun potensi gempa susulan, Kemenhaj langsung mengaktifkan skema pelayanan darurat. Kantor-kantor wilayah yang mengalami kerusakan fisik dialihkan operasionalnya ke tenda-tenda darurat atau posko terdekat yang dinyatakan aman.
Selain itu, Kemenhaj memastikan keamanan data digital jemaah melalui sistem terpusat. Berkas-berkas krusial—termasuk data pelimpahan porsi calon jemaah untuk estimasi keberangkatan 2027—dipastikan aman dan telah tersinkronisasi ke dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) jauh sebelum bencana terjadi.
Di Kabupaten Manggarai (wilayah Reo dan Ruteng), koordinasi administrasi tetap dipaksakan berjalan secara fleksibel dari posko pengungsian di tengah tantangan pemadaman listrik dan kendala jaringan. Sementara di Kabupaten Nagekeo, pelayanan haji dialihkan sementara ke rumah warga sambil menunggu proses pembersihan kantor sewa yang terdampak.
Teguh menambahkan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk turun langsung dan proaktif menjemput bola, memantau kondisi calon jemaah di tempat pengungsian, serta memberikan kemudahan pengurusan bagi dokumen yang rusak atau hilang akibat bencana.
“Prinsip kami jelas, bencana tidak boleh memutus hak pelayanan masyarakat. Kami memastikan setiap kendala administrasi akibat kehilangan atau kerusakan dokumen saat gempa dapat segera kami tangani secara fleksibel dan terpadu tanpa membebani jemaah,” pungkasnya.
Kemenhaj mengimbau seluruh calon jemaah haji di Pulau Flores dan sekitarnya agar senantiasa mengutamakan keselamatan diri serta memantau perkembangan informasi resmi melalui Kantor Kemenhaj kabupaten/kota setempat di tengah situasi darurat pascagempa.(rls/mn)
