Oleh: Ekky Yudistira
Founder Konsorsium Media Politika
ADA satu ritus lama yang tak pernah lekang di kabupaten bernama Kutai Timur ini. Setiap kali tongkat estafet kepemimpinan Polres berpindah tangan, ada tarikan napas kolektif dari warga, separuh cemas, separuh berharap. Senin malam, 13 Juli lalu, di Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, tongkat itu resmi berpindah. AKBP H. Fauzan Arianto, yang menutup satu tahun masa baktinya dengan sederet prestasi, termasuk penghargaan dari Kapolri di bidang ketahanan pangan, menyerahkan kemudi kepada penggantinya yakni AKBP Aryansyah, S.I.K., M.H.
Nama itu, bagi sebagian orang, mungkin masih terdengar asing. Tapi bagi siapa saja yang sempat duduk berhadapan dengannya di ruang kerja yang belum genap dua minggu ia tempati, ada satu kesan yang sukar dibantah. Di balik usianya yang masih terbilang muda, kelahiran Jakarta Pusat, 1 September 1986, tersimpan wibawa yang tak lazim dimiliki orang seusianya. Dan wibawa itu, saya kira, bukan sekadar produk dari pangkat AKBP yang tersemat di pundaknya.
Riwayat hidupnya bicara lebih jujur ketimbang basa-basi protokoler. Lulusan Akpol 2008, ia memulai kariernya dari Polda Riau, lalu Kanitidik Satreskrim, hingga Kapolsek Kuantan Singingi. Dari sana perjalanannya berlanjut ke Polda Kalimantan Selatan sebagai Kanit Sabhara, Kapolsek Kelumpang Tengah, Panit Subdit Ditreskrimum, hingga Kasatreskrim Polres Banjarbaru. Ia sempat mengenyam Sespimmen Polri Dikreg ke-64 tahun 2024, sebuah jenjang pendidikan yang tak sembarang perwira bisa singgahi di usia relatif muda.
Namun yang barangkali paling relevan dengan kegelisahan kami para pewarta hari ini adalah jabatan terakhirnya sebelum menjejak Sangatta, Kasubdit V Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur. Di sana ia bergelut dengan peretasan, penipuan daring, penyebaran hoaks, hingga kejahatan yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Sebuah rekam jejak yang, konon kabarnya, membawanya sampai pada pengungkapan kasus judi online berjaringan internasional.
Maka ketika ia duduk di kursi Kapolres Kutai Timur dan langsung memberikan atensi khusus pada maraknya fenomena kejahatan digital yang kian meresahkan, itu bukan kalimat normatif yang dihafal dari buku panduan sambutan. Itu bahasa seorang yang memang pernah bergulat langsung dengan iblis digital. “Kami akan turut memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait penggunaan sosial media dan memberikan masukan untuk dapat memilih dan memilah mana informasi yang berasal dari produk pers dan bukan,” begitu tegasnya, ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah terkecoh oleh modus-modus penipuan daring yang kini merambah lewat tautan-tautan mencurigakan di WhatsApp dan media sosial.
Ada paradoks menarik dalam sosok ini. Ia bukan tipe yang meledak-ledak di depan mikrofon, bukan pula yang doyan berpidato panjang lebar mempertontonkan gagasan. Kesan pertama yang tertangkap justru kesunyian dan pendiam, cenderung menahan diri, memilih menyimak lebih dulu ketimbang buru-buru bicara. Aroma khas penyidik yang kuat. Tapi dari balik kesunyian itu, tersembul kesabaran yang jarang ditemui, telaten mendengar, dan ketika akhirnya bersuara, kalimatnya jatuh tepat pada solusi, bukan pada retorika kosong.
Sikap itu pula yang tergambar dalam apel perdananya di halaman Mako Polres, Selasa pagi, dihadapan ratusan personel jajaran. Ia tak menebar janji muluk. Yang ia tekankan justru dua hal mendasar: peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sikap tanpa kompromi terhadap narkotika di tubuh institusinya sendiri “Saya tegaskan tidak boleh ada personel Polres Kutai Timur yang terlibat penyalahgunaan ataupun peredaran narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun memberikan perlindungan kepada bandar narkoba,” tegasnya, seraya memerintahkan seluruh jajaran dan kapolsek memperketat pengawasan ke bawah.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, dalam sambutan pisah sambut malam itu pun menitipkan harapan yang tak muluk-muluk, agar sinergitas yang telah terbangun dengan pemerintah daerah dapat terus dijaga, mengingat luasnya wilayah Kutim yang membentang di 18 kecamatan dengan tantangan kamtibmas yang tak kecil.
Pertemuan kami dengan Kapolres baru ini, bersama senior saya, bukan agenda seremonial belaka. Bukan pula rangkaian dari budaya jilat-menjilat yang harus diakui masih mengakar dalam relasi sebagian pers dengan pemegang kekuasaan di daerah ini. Yang kami bawa ke ruang kerjanya adalah realita, persoalan krusial yang dihadapi rekan-rekan wartawan Kutai Timur, dari maraknya media abal-abal tanpa identitas redaksi yang jelas, hingga carut-marut ruang digital yang kian dipenuhi disinformasi dan penyalahgunaan platform media sosial untuk kepentingan yang jauh dari kaidah jurnalistik.
Dan dari seorang mantan Kasubdit Siber, tanggapan yang kami terima bukan basa-basi kosong. Ia mendengarkan, benar-benar mendengarkan sebelum menimbang gagasan yang kami ajukan. Sebuah sikap yang di tengah iklim kekuasaan yang kerap alergi terhadap kritik, terasa seperti angin yang jarang bertiup.
Tentu, waktu yang akan menguji apakah kesan pertama ini akan bertahan seiring berjalannya masa jabatan. Sejarah mencatat, tak sedikit pejabat yang di awal tampak mendengar, namun perlahan tuli oleh gemuruh kepentingan.
Tapi untuk permulaan, di tengah kompleksitas Kutai Timur yang terus bertumbuh sebagai daerah investasi dan pembangunan, hadirnya seorang nakhoda dengan latar belakang penguasaan ruang siber dan karakter yang telaten mendengar, adalah modal awal yang layak dikawal, bukan disanjung buta, tapi diawasi dengan cermat, sebagaimana mestinya kerja-kerja pers yang sehat.
