BANYUWANGI – Komisi IV DPRD Banyuwangi mendorong ASDP Indonesia Ferry untuk membangun dermaga baru dan mengupgrade dermaga yang ada dengan kapasitas lebih besar untuk memperkuat layanan dan memperlancar arus penyeberangan kapal fery di lintasan Jawa-Bali.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, usai menggelar rapat koordinasi bersama dengan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, pada Kamis (25/6/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kemacetan yang sering terjadi di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk menjadi bukti mendesaknya peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan dan dermaga, bukan karena minimnya jumlah armada kapal.
“DPRD Banyuwangi berharap ada upaya dan langkah cepat untuk mengatasi persoalan kemacetan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang,” ujar Patemo.
Hasil koordinasi dan diskusi bersama, lanjut Patemo, untuk mengurai kemacetan di Pelabuhan Ketapang, jangka pendeknya, ASDP segera melakukan koordinasi dengan regulator terkait dan pemerintah daerah, seperti pihak kepolisian untuk menahan sementara pergerakan kendaraan di luar wilayah pelabuhan saat terjadi lonjakan volume atau cuaca buruk.
Ia meminta ASDP untuk mengambil langkah-langkah taktis, seperti penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan mengalihkan kendaraan dari jalan raya utama menuju jalur alternatif guna mencegah kepadatan parah di depan pelabuhan, mengelola area penyangga di Terminal Sritanjung dan kawasan Bulusan untuk menampung truk logistik, sehingga antrean tidak meluber ke jalan nasional.
“Langkah-langkah tersebut harus terus dievaluasi melalui rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan agar kelancaran distribusi logistik dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga,” jelas Patemo.
Untuk program jangka panjangnya, ASDP Indonesia Ferry diminta segera mengajukan pembangunan dermaga baru dan peningkatan dermaga MB yang ada dengan kapasitas besar sehingga mampu melayani kendaraan berbobot 50 ton termasuk truk sumbu tiga.
“Biang terjadinya kemacetan di Pelabuhan Ketapang ini adalah dermaga. Bagaimana dermaga ini bisa segera diupgrade dengan kapasitas yang lebih besar sehingga bisa melayani penyeberangan kendaraan tonase di atas 50 ton,dan kendaraan logistik tidak harus antri di Buffer Zone,” tutur Patemo.
Selain persoalan dermaga di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Komisi IV juga mendesak agar operasional kapal Long Distance ferry (LDF) di Pelabuhan Tanjung Wangi dimaksimalkan Kembali.
Jumlah kapal yang melayani penyeberangan menuju Lombok melalui Pelabuhan Tanjung Wangi berkurang dari empat kapal menjadi dua kapal.
“Berkurangnya kapal yang beroperasi melalui Pelabuhan Tanjung Wangi menjadikan distribusi kendaraan logistik terganggu dan memaksa sebagian kendaraan logistik beralih jalur melalui Pelabuhan Ketapang menuju Bali,” terangnya. (*)
