NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam cetak biru pembangunan kota. Langkah ini mengemuka dalam pertemuan strategis antara Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, di Kantor Otorita IKN, Senin (22/6/2026).
Kedua pihak menjajaki gagasan menjadikan Nusantara sebagai Human Rights City atau kota yang menempatkan pemenuhan hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam kebijakan publik, program pembangunan, hingga tata kelola pemerintahan kota. Visi ini dinilai menjadi instrumen penting untuk memastikan Nusantara benar-benar menjadi “Kota Dunia untuk Semua”.
“Gagasan mengenai Human Rights City sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ini sejalan dengan visi kami untuk membangun kota yang inklusif dan ramah bagi setiap individu,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Sebelum menjalin kesepahaman di level kebijakan, Wakil Menteri HAM Mugiyanto secara khusus turun ke lapangan dengan menemui masyarakat di Kecamatan Sepaku. Dialog tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perspektif HAM tidak hanya menjadi wacana di atas kertas, tetapi menjawab kebutuhan nyata warga lokal.
Berbagai aspirasi, mulai dari akses kesempatan kerja bagi warga lokal, pemerataan akses layanan dasar, hingga mitigasi dampak pembangunan, dihimpun langsung oleh Wamen HAM untuk dicarikan solusi konkretnya.
“Kami mendengarkan aspirasi warga di Sepaku sebagai bagian dari upaya kami memastikan pembangunan IKN benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas,” ungkap Mugiyanto.
Lebih lanjut, Basuki menegaskan bahwa Otorita IKN berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan tersebut melalui program-program yang terukur. Ia membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi Kementerian HAM untuk menyusun kerangka kerja pembangunan yang berbasis pada indikator-indikator pemenuhan hak asasi manusia.
“Kami akan buatkan programnya, tentu dengan mengacu pada indikator-indikator HAM yang jelas. Kami ingin memastikan pembangunan IKN berlangsung berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Basuki.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting bagi Nusantara untuk menunjukkan bahwa kemajuan fisik dan teknologi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Melalui kemitraan ini, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang modern, tetapi juga menjadi model kota masa depan di Indonesia yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dalam setiap kebijakan tata kelolanya.(rls/mn)
